Rapimpurnas KNPI 2025, WKI Dukung Pemisahan Nomenklatur antara Pemuda dan Olahraga

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dukungan terhadap gagasan pemisahan nomenklatur antara pemuda dan olahrag dalam struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus menguat.

Dalam Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (3/7/2025), wacana tersebut mendapat respons positif dari seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) tingkat nasional.

Salah satu dukungan disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (Depipus) Wira Karya Indonesia (WKI). Melalui perwakilannya, Edison Tamba, WKI menegaskan pentingnya pemisahan nomenklatur agar kebijakan untuk pemuda tidak lagi berada di bawah bayang-bayang olahraga.

“Kemenpora dibentuk untuk memajukan pemuda dan olahraga. Tapi realitanya, kebijakan dan anggaran lebih dominan ke olahraga. Pemuda seringkali terpinggirkan dalam perencanaan strategis,” ujar Edison Tamba kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

Edison yang juga menjabat sebagai Ketua Depidar WKI Sumatera Utara itu menilai, pemisahan nomenklatur ini merupakan bagian dari perjuangan mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo.

Edison Tamba juga memaparkan empat alasan utama mengapa pemisahan nomenklatur antara pemuda dan olahraga perlu segera direalisasikan oleh pemerintah. Menurutnya, pemisahan ini tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Pertama, soal penguatan identitas dan fokus kebijakan

Dengan nomenklatur yang terpisah, menurut Edison, isu kepemudaan dan olahraga dapat diperlakukan secara setara dalam struktur kelembagaan.

“Selama ini, pemuda sering menjadi subordinat atau sekadar penumpang kebijakan. Pemisahan ini akan menghilangkan ketimpangan itu,” jelasnya.

Kedua, menyangkut efektivitas dan akuntabilitas

Edison menjelaskan bahwa pemisahan kementerian akan membuat pengukuran kinerja lebih spesifik dan terarah. Program-program yang menyasar pemuda tidak akan lagi tertutupi oleh hingar-bingar event olahraga yang selama ini lebih mendominasi.

Ketiga, efisiensi organisasi dan pendanaan

Ia menilai pemisahan nomenklatur akan membuat tata kelola anggaran lebih fokus. Konflik internal antara sektor pemuda dan olahraga dalam pembagian anggaran bisa diminimalisir. “Dengan birokrasi yang lebih ramping, alokasi anggaran pun bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Keempat, relevansi terhadap tantangan zaman.

Edison menyoroti berbagai persoalan yang kini dihadapi generasi muda, seperti kesehatan mental, pengangguran, literasi digital, hingga potensi radikalisme. Menurutnya, semua itu tidak bisa ditangani hanya melalui pendekatan olahraga.

“Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan pemuda,” ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa pemisahan nomenklatur ini bukan sekadar tuntutan struktural, melainkan kebutuhan riil agar negara hadir secara utuh dalam membina dan memberdayakan pemuda Indonesia.

Ia mencontohkan beberapa negara yang sudah lebih dulu memisahkan lembaga untuk urusan pemuda dan olahraga.

“Di negara lain, pemuda dan olahraga itu ditangani secara terpisah agar lebih fokus. Indonesia juga harus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang makin kompleks,” ujarnya.

Lebih jauh, Edoy mengatakan bahwa pemisahan nomenklatur bukan hanya soal teknis birokrasi. Namun lebih dari itu, merupakan langkah strategis untuk mengakui peran vital pemuda dalam pembangunan nasional.

“Kita harus berikan ruang yang setara untuk kebijakan kepemudaan. Supaya anak-anak muda punya tempat untuk berkembang, dan tidak salah jalan. Contoh nyata kita lihat sekarang, banyak yang terjerumus dalam begal, narkoba, hingga tindak kriminal lain,” pungkasnya.

Dalam Rapimpurnas ini, Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan, memang menekankan pentingnya pemisahan nomenklatur sebagai bagian dari transformasi kelembagaan yang lebih progresif dan adaptif terhadap tantangan zaman.

(Maulana Kawit)