Pemprov Kalteng Genjot Pemerataan Akses Internet hingga Pelosok Desa

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menggenjot pemerataan akses internet di wilayah pedalaman sebagai bagian dari program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kerangka Program HUMA BETANG.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, saat memimpin rapat bersama Diskominfo kabupaten/kota se-Kalteng di Aula Kanderang Tingang, Selasa, 1 Juli 2025.

Menurut Rangga, penyediaan sarana internet merupakan upaya strategis untuk meningkatkan keterjangkauan jaringan di daerah-daerah yang selama ini masih kesulitan atau belum terjangkau akses internet.

Dalam rapat tersebut dibahas pula tindak lanjut lokasi penyediaan internet di kantor desa serta pengusulan perangkat untuk fasilitas pelayanan publik seperti Posyandu, Posbindu, sekolah dasar, dan fasilitas lainnya.

“Bantuan perangkat sarana internet yang telah dan akan disalurkan akan diproses melalui mekanisme hibah barang kepada Dinas Kominfo kabupaten/kota penerima. Harapannya, masyarakat di seluruh pelosok Kalimantan Tengah dapat menikmati layanan internet,” ujar Rangga.

Berdasarkan data Diskominfosantik Provinsi Kalteng, tercatat 376 desa dan kelurahan di wilayah ini masih tergolong blankspot atau belum memiliki akses jaringan internet. Data ini dikumpulkan melalui Surat Nomor: 500.14/456/id.3/Diskominfo/V/2025 tertanggal 16 Mei 2025.

Wilayah-wilayah blankspot tersebut tersebar di 11 kabupaten dan satu kota, antara lain Kabupaten Gunung Mas (50 desa), Kabupaten Seruyan (55 desa), Kabupaten Lamandau (45 desa), serta Kota Palangka Raya yang masih memiliki 11 kelurahan tanpa akses internet.

Rangga menjelaskan bahwa hingga 30 Juni 2025, sebanyak 202 dari total 376 perangkat internet berbasis Starlink telah aktif dan beroperasi di desa dan kelurahan penerima. Sementara itu, 18 perangkat masih belum aktif dan 149 lainnya dalam proses distribusi.

Pemerintah menargetkan seluruh perangkat Starlink dapat terpasang dan berfungsi secara penuh paling lambat pada minggu pertama Agustus 2025. Kendala utama yang dihadapi dalam proses distribusi adalah sulitnya akses jalan, terbatasnya kendaraan, penolakan dari beberapa pihak, serta kurangnya SDM yang mampu mengoperasikan perangkat.

Program ini menjadi salah satu langkah konkret Pemprov Kalteng dalam mewujudkan pemerataan akses digital dan mendukung kemajuan pembangunan daerah melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Editor: Andrian