INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, yang menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pemetaan rencana kerja dan alokasi anggaran stunting untuk tahun 2024. Rapat berlangsung pada Selasa, 6 Februari 2024, di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa stunting masih menjadi isu prioritas pemerintah di semua tingkatan, termasuk di Kalimantan Tengah. “Stunting merupakan ancaman signifikan terhadap kualitas penduduk Indonesia dan membahayakan daya saing bangsa. Kolaborasi yang efektif antar berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan keselarasan dan pelaksanaan program di tingkat desa dan kecamatan dalam memerangi stunting,” ungkapnya.
Wagub menyoroti bahwa tujuan nasional pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting hingga 14%. “Target ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang bertujuan mencapai nihil stunting di negara kita pada tahun 2030,” tambahnya.
Berdasarkan studi gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mencapai 26,9%, mengalami penurunan sebesar 0,5% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat 27,4%. Wagub menyebutkan bahwa target tahun 2024 adalah 15,38%. “Untuk memenuhi target tersebut, kolaborasi dan sinergi lintas sektor sangat penting melalui berbagai program yang langsung melibatkan populasi sasaran,” tegasnya.
Wagub juga menyampaikan bahwa tujuan rakor ini adalah meningkatkan kesadaran dan sinergi lintas sektor terkait upaya percepatan penurunan stunting. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sementara itu, Leonard S. Ampung, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, mencatat bahwa hasil utama rakor ini adalah mengevaluasi pengeluaran perangkat daerah untuk inisiatif penurunan stunting di wilayah Kalimantan Tengah. Data hasil evaluasi akan digunakan untuk menyempurnakan rencana aksi daerah.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Ivo Sugianto Sabran, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Jeanny Yola Winokan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah terkait, serta Pj Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah. Secara virtual, rapat juga diikuti oleh Arifin Efendy Hutagalung, Koordinator Substansi Kesehatan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, dan perwakilan TPPS dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
