Pemprov Kalteng Dorong Aksi Terpadu Tekan Stunting 2025

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengukuhkan komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dalam acara bertajuk Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor digaungkan di Hotel Aurila, Jalan Adonis Samad, Senin 30 Juni 2025.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala daerah se-Kalteng, unsur Forkopimda kabupaten/kota, perwakilan dari Polda Kalteng, Danrem 102/Pjg, Kejati Kalteng, Inspektorat, hingga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalteng. Tak ketinggalan, sejumlah perusahaan dan perkebunan sawit juga hadir sebagai bagian dari undangan kehormatan.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Yuas Elko dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan aksi bersama menurunkan angka stunting secara konvergen dan terkoordinir di seluruh wilayah provinsi.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memperkuat semangat kita semua, terutama pemerintah kabupaten/kota sebagai objek penilaian kinerja aksi konvergensi. Ini adalah langkah konkret mendorong penyentasan stunting di Kalteng,” ujarnya.

Yuas menegaskan, stunting masih menjadi ancaman serius dan tantangan lintas sektor yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Dalam konteks itu, program nasional Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI menjadi arah kebijakan yang harus dijalankan, khususnya poin keempat yang menekankan pentingnya penguatan aspek dasar pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pengarusutamaan gender.

“Hal ini sangat selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu mengangkat harkat martabat masyarakat Dayak dan masyarakat umum Kalimantan Tengah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju Kalteng BERKAH,” ungkap Yuas.

Komitmen Gubernur, menurut Yuas, tercermin jelas pada misi keempat, yakni menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau sebagai bentuk nyata keadilan sosial. Untuk mendukung hal tersebut, intervensi spesifik dan sensitif dalam penanganan stunting harus terus diarahkan agar berjalan konvergen di semua level pemerintahan.

Sejalan dengan itu, Pemprov Kalteng juga menggelorakan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Program ini adalah upaya kolektif masyarakat untuk mencegah dan menurunkan angka stunting dengan melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting.

GENTING memberikan intervensi baik nutrisi maupun non-nutrisi kepada ibu hamil dan anak usia 0–23 bulan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting. Peran serta swasta, lembaga, dan tokoh masyarakat menjadi penggerak utama dari gerakan ini.

“Kita mendorong masyarakat, perusahaan, dan pejabat publik agar turut menjadi Orang Tua Asuh atau OTA, dengan semangat gotong royong dan jangka waktu dukungan yang jelas, seperti enam bulan,” jelas Yuas.

Program GENTING juga beririsan dengan program sebelumnya yaitu Bapak/Ibu Asuh Anak Stunting (BAAS). Namun, perbedaannya terletak pada sistem pendataan dan dokumen kesediaan formal menjadi OTA, serta target waktu pelaksanaan yang lebih sistematis.

Yuas juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang menunjukkan progres positif dalam menurunkan prevalensi stunting. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dan 2024, prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mengalami penurunan signifikan dari 27,4% (2021) menjadi 15,38% (2024), bahkan melampaui target nasional 20,6% untuk 2025.

“Tapi ini jangan membuat kita lengah. Karena target stunting Kalteng untuk 2025 adalah tantangan baru yang menuntut konsistensi dan inovasi dari semua pihak,” kata Yuas.

Kabupaten Sukamara disebut sebagai salah satu wilayah dengan pencapaian terbaik berdasarkan Rilis Survei Status Balita Indonesia (SSBI) 2024. Namun, tantangan tetap datang dari wilayah-wilayah seperti Kapuas dan Lamandau yang menunjukkan angka fluktuatif.

“Data menunjukkan keberhasilan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa intervensi harus dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut juga ditekankan bahwa percepatan penurunan stunting tak bisa hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dari pendidikan, sosial, hingga swasta yang saling memperkuat dan mendukung secara simultan.

Dalam acara ini menjadi momen untuk mengajak seluruh peserta untuk terus bersinergi, berkolaborasi, dan memperkuat komitmen dalam menurunkan angka stunting, sebagai bagian dari langkah besar menyongsong Indonesia Emas 2045.

Penulis Redha
Editor Maulana Kawit