INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Sukamara Kaspinor menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Dalam kegiatan itu Kaspinor bersama dengan Kepala Daerah seluruh indonesia mendengarkan penyampaian BPK perihal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Pusat (KPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.
Hasilnya LHP LKPP mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Atas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sehingga pertanggungjawaban pengelolaan APBN tetap memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Ketua BPK RI Isma Yatun.
Sementara itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima penghargaan tersebut dengan suka cita. Dia juga menyampaikan BPK harus tetap profesional dalam memeriksa keuangan negara.
Menurut Jokowi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan bukan merupakan sebuah prestasi melainkan kewajiban yang harus dilakukan semua kementerian dan lembaga.
“WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” kata Presiden Joko Wododo.
Disisi lain Penjabat (Pj) Bupati Sukamara Kaspinor menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo. Kaspinor menilai bahwa kesuksesan keuangan negara tergantung kerja sama yang baik antara kementerian lembaga baik tingkat nasional maupun daerah.
“Alhamdulillah Indonesia mendapatkan WTP dari BPK, begitu juga dengan Kabupaten Sukamara beberapa waktu lalu juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengeculian,” tuturnya.
Kaspinor bekomitmen akan terus menjaga pola keuangan Kabupaten Sukamara untuk menjadi semakin baik sebagaimana harapan Presiden.
“Akuntabilitas dan fleksibilitas ini tetap harus ada. Kita menginginkan Kabupaten Sukamara juga mampu bersaing dengan daerah lain dalam hal pengelolaan keuangan,” urai mantan Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah itu.
Penyampaian LHP LKPP ini juga menyertakan Wapres Ma’ruf Amin. Hadir juga Ketua DPR Puan Maharini, Ketua MPR Bambang Soesatyo, sejumlah menteri yakni, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Muliani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berserta dengan jajaran kabinet Indonesia Maju.
Editor: Andrian