Pengelolaan APBD 2024 Kalteng Raih WTP, Edy Pratowo: Hasil Sinergi Solid Pemda dan DPRD

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menyampaikan pidato pengantar dari Gubernur Agustiar Sabran atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2024. Penyampaian tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Selasa 3 Juni 2025.

Dalam agenda rapat paripurna tersebut, Pemerintah Provinsi Kalteng menyerahkan dokumen Raperda tersebut kepada DPRD dan secara resmi diterima oleh Ketua DPRD, Arton S Dohong.

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Hasil dari pemeriksaan ini menyatakan bahwa LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 memperoleh opini WTP,” ujar Edy saat membacakan sambutan.

Edy menegaskan bahwa pencapaian opini WTP ini merupakan keberhasilan ke-11 secara berturut-turut sejak tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD oleh Pemerintah Provinsi Kalteng dilakukan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pencapaian ini tentu tak lepas dari sinergi dan dukungan yang solid antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra kerja,” ucapnya.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Bebaskan Ribuan Ijazah yang Tertahan di Sekolah-sekolah

Ia juga memaparkan bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2024 telah dilaksanakan secara transparan dan terbuka serta dengan kehati-hatian.

Secara singkat Edy menjelaskan laporan pertanggungjawaban tersebut, “Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 9,22 triliun lebih, dengan realisasi sampai 31 Desember 2024 mencapai Rp 8,33 triliun atau sekitar 90,38 persen,” tuturnya.

Lebih lanjut Edy mengatakan Belanja Daerah ditargetkan Rp 10,22 triliun lebih, dan realisasinya tercatat sebesar Rp 9,13 triliun atau 89,39 persen.

“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 mencapai Rp 378 miliar lebih,” sambungnya.

Baca Juga:

Kabar Gembira! Gubernur Kalteng Hapus Denda Pajak Kendaraan, Warga Hanya Bayar Pajak Tahun Berjalan

Sementara itu, total aset Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 adalah Rp 17 triliun lebih, dengan total kewajiban sebesar Rp 536,721 miliar dan total ekuitas mencapai Rp 16,977 triliun lebih.

“Laporan keuangan yang disampaikan telah melalui proses koreksi dan perbaikan berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan,” pungkas Edy.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Perusahaan Pemegang PPKH Wajib Jalankan Reboisasi, DLH Kalteng: Tanggung Jawab Pulihkan Fungsi Ekologis