Zero ODOL Jadi Komitmen Gubernur Kalteng, Infrastruktur Harus Dilindungi

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengaku prihatin dengan masih maraknya pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di wilayahnya.

Menurut Agustiar, praktik ODOL tidak hanya merugikan secara infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi keuangan daerah.

Ia menilai, kerusakan jalan yang ditimbulkan akibat kendaraan ODOL menyebabkan beban anggaran yang besar untuk perbaikan.

“Kalau sekali dua kali mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, ini sangat merugikan,” ucap Agustiar, Sabtu (12/7/2025), usai joging sore bersama masyarakat di kawasan Persemaian Jalan Hiu Putih, Palangka Raya.

Agustiar menegaskan, dana yang seharusnya digunakan untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur baru, justru habis untuk menambal kerusakan jalan.

Biaya perbaikan jalan akibat kendaraan ODOL disebutnya sangat besar dan mengganggu agenda pembangunan daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Agustiar juga menyoroti banyaknya kendaraan dari luar provinsi yang beroperasi di Kalteng tanpa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Banyak kendaraan dari luar provinsi yang beroperasi di Kalteng tanpa kontribusi nyata terhadap PAD. Jalan rusak, tapi tidak ada timbal balik,” katanya.

Ia meminta agar semua pihak, termasuk kepolisian, Dishub, dan pemerintah kabupaten/kota, membangun sinergi untuk menekan pelanggaran ODOL.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng, Yulindra Dedy, menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat pengawasan terhadap kendaraan ODOL.

Salah satu langkah konkret adalah mendukung penuh pelaksanaan Operasi Patuh Telabang 2025 yang akan digelar oleh jajaran Kepolisian Daerah Kalteng.

“Kami siapkan tim penimbangan dan dukungan teknis lainnya untuk mendampingi kepolisian dalam pelaksanaan operasi,” kata Yulindra.

Agustiar juga menyatakan dukungan penuh terhadap program nasional Zero ODOL yang menargetkan Indonesia bebas ODOL dalam waktu dekat.

Ia berharap seluruh pelaku usaha logistik dan pemilik kendaraan angkutan barang dapat mematuhi aturan yang berlaku demi keselamatan bersama.

“Ini bukan semata penegakan hukum, tapi juga soal masa depan infrastruktur kita,” tegasnya.

Gubernur menutup pernyataannya dengan ajakan agar semua pihak tidak melakukan pembiaran terhadap praktik ODOL yang merusak pembangunan.

Editor  : Maulana Kawit