INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah daerah Kotawaringin Barat (Kobar) belum menerima secara resmi perubahan regulasi mengenai Pertalite. Namun, melalui BPKH, Pertamina telah melakukan sosialisasi tentang hal tersebut.
Mewakili Pj Bupati Kobar Asisten 1 Tengku Ali Syahbana menyatakan bahwa jika aturan mengenai Pertalite telah ditetapkan oleh Pemkab Kotawaringin Barat, pihaknya akan mendukung dan mensosialisasikannya.
Tengku Ali Syahbana mengekspresikan keprihatinannya terhadap pelaksanaan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan subsidi tersebut benar-benar mencapai orang-orang yang membutuhkannya.
Syahbana menegaskan bahwa jika subsidi BBM tidak tepat sasaran, hal itu akan menjadi kerugian besar, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat luas.
Dia menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan sistem yang efisien untuk memastikan bahwa subsidi ini benar-benar memberikan manfaat kepada yang membutuhkannya.
Pernyataan Syahbana mencerminkan kebutuhan akan tindakan yang lebih tegas dalam memastikan efektivitas dan efisiensi program subsidi BBM.
“Pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana APBN untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana tersebut,” ujarnya.
Ali Syahbana mengungkapkan bahwa meskipun permintaan terhadap kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tinggi, namun penggunaannya mengalami penurunan.
Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi atau kebiasaan penggunaan BBM di wilayah tersebut.
Penurunan penggunaan BBM bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi, beralihnya konsumen ke kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif lainnya, serta perubahan dalam struktur ekonomi atau transportasi di daerah tersebut.
“Pernyataan ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pola konsumsi BBM di tingkat lokal, serta upaya untuk mengantisipasi dan menyesuaikan kebijakan energi dengan perubahan tersebut,” kata Ali Syahbana.
“Hal ini juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam merencanakan kebijakan energi di tingkat daerah, yang memperhitungkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh,” tandasnya.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
