website murah
website murah
website murah
website murah
website murah

Pemkab Katingan Dorong Dunia Usaha Dukung Pembangunan Infrastruktur

Pemkab Katingan menggelar Coffee morning di rumah jabatan Bupati Katingan di hadiri seluruh tamu undangan. (Bitro)

INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menggelar kegiatan coffee morning bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), perangkat daerah, dan pelaku usaha, Senin 16 Juni 2025 di Rumah Jabatan Bupati Katingan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan di wilayah tersebut.

Pertemuan informal yang berlangsung pagi itu dihadiri oleh Bupati Katingan Saiful dan Wakil Bupati Firdaus. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua I DPRD Katingan Nanang Suriansyah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), seluruh camat, serta unsur Forkopimda seperti Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto, Dandim 1019/Katingan, dan Kepala Kejaksaan Negeri Katingan.

Sejumlah perwakilan perusahaan swasta yang beroperasi di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan juga tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka merupakan para pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), izin usaha pertambangan (IUP), serta pengelola perkebunan besar swasta (PBS).

Dalam sambutannya, Bupati Katingan Saiful menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen membangun Katingan secara kolaboratif. Ia menyebut bahwa dukungan dari sektor usaha sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan keterbatasan anggaran.

“Kita perlu memahami bahwa sebagai dampak dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pengeluaran APBN dan APBD untuk tahun anggaran 2025, kapasitas fiskal daerah sangat terbatas untuk menjangkau semua daerah dan memenuhi semua kebutuhan pembangunan secara mandiri,” ujar Saiful.

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan adalah prioritas karena menjadi urat nadi kegiatan ekonomi, akses layanan publik, dan konektivitas antarwilayah.

Menurut Saiful, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, ia mendorong kemitraan strategis melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), yang secara hukum juga telah diatur dalam perundang-undangan.

“Kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha sangat penting dan relevan, terutama dalam pelaksanaan TJSLP sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku,” kata Saiful.

Ia mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Katingan untuk membangun nota kesepahaman bersama. Hal ini bertujuan agar peran dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur bisa lebih terarah dan terukur.

“Kami mengundang semua pelaku usaha di Kabupaten Katingan, khususnya pemegang izin IUPHHK, IUP mineral logam dan non-logam, batubara, serta PBS, untuk membangun nota kesepahaman, terutama untuk pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan,” ujarnya.

Saiful menyampaikan bahwa sejumlah infrastruktur penghubung di wilayah Katingan saat ini mengalami kerusakan parah. Beberapa jembatan bahkan telah runtuh dan tidak dapat lagi digunakan masyarakat.

“Ini tentu menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Pemerintah tidak bisa menunggu terlalu lama untuk memperbaiki kondisi ini, sebab dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur bukan hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan pelayanan publik.

Untuk itu, Saiful mengusulkan dibentuknya kesepakatan bersama antara pemerintah dan pelaku usaha agar setiap kontribusi dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

“Mari kita bangun kesepakatan baru, selaraskan kepentingan bersama, dan siapkan langkah konkret yang dapat kita wujudkan dalam bentuk kerja sama yang adil dan berkelanjutan,” tutupnya.

Dengan kegiatan ini, Pemkab Katingan berharap peran sektor swasta dapat menjadi bagian penting dalam mengatasi keterbatasan fiskal sekaligus memperkuat pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Editor : Maulana Kawit

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan