Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati
Satpol PP

Jari Tak Lagi Dicelup ke Tinta, Ini Cara Memilih di Tengah Pandemi Covid-19

0 93
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM – KPU memastikan akan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat saat pemilihan. Setiap pemilih akan disediakan sarung tangan sekali pakai untuk memastikan keamanan saat mencoblos.

Komisioner KPU Sulsel, Syarifuddin Jurdi menyampaikan, teknis pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada di tengah pandemi coronavirus desease (covid-19) ini tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya.

Hanya, ada beberapa teknis yang berbeda, misalnya pemilih diwajibkan memakai masker dan akan diberi sarung tangan plastik. Saat pemilih masuk diberi sarung tangan plastik sekali pakai. Ketika masuk dengan menyentuh kertas, surat suara, alat coblos sudah dengan sarung tangan plastik.

Iklan Tengah Berita KPU

“Itu salah satu upaya memastikan pemilih aman dan mengurangi sentuhan saat mencoblos, maka akan disediakan sarung tangan sekali pakai,” ungkapnya seperti dikutip dari Harian Fajar

Dengan memakai sarung tangan saat mencoblos, maka kertas, surat suara dan alat coblos yang merupakan benda yang dipegang bergiliran biasanya saat mencoblos tidak ada sentuhan langsung.

Setelah selesai mencoblos, pemilih pun akan ditetesi tinta dari pipet. Hal ini berbeda karena sebelumnya pemilih dapat mencelupkan jari di tinta tersebut.

Adapun di sekitar TPS akan disiapkan sarana mencuci tangan dan sabun agar pemilih sebelum menggunakan hak pilihnya dapat mencuci tangan.

“Nanti pas untuk tinta penanda sarung tangan dilepas dan tinta cukup dengan ditetes, bukan lagi dicelup. Sarung tangan dibuang di tempat yang sudah disediakan,” bebernya.

Selanjutnya terkait teknis pemungutan lokasi TPS juga disarankan agar lokasinya berada di ruang terbuka dan atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.

Selanjutnya di setiap TPS juga setiap anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker dan sarung tangan.

Jarak tempat duduk akan diatur paling dekat satu meter dan jumlah pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu paling banyak 12 pemilih yang diatur sesuai protokol kesehatan.

“Pengecekan suhu tubuh juga akan dilakukan, bagi yang suhu tubuh di atas 38 derajat celcius tidak dibolehkan masuk ke TPS dan akan diarahkan untuk memberikan suara di tempat khusus di luar TPS,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di Facebook KPU RI memamerkan contoh alat pelindung diri (APD) yang akan dipakai petugas penyelenggara pemilu mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Hari ini kami menggunakan seluruh perangkat yang dipakai. Kami ingin menunjukkan seperti inilah nanti petugas kami di lapangan akan menggunakan APD-nya. Ada masker, masker kita desain dengan ada logo dan tulisan tanggal hari pemungutan suara sebagai bagian dari sosialisasi. Ini sebagian saja yang akan digunakan oleh kita,” kata Arief.

Ia menjelaskan KPU dalam memilih jenis-jenis kebutuhan protokol COVID-19 telah berkoordinasi dengan Kemenkes, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. KPU juga terbuka menerima masukan dari semua pihak terkait perlengkapan APD yang sesuai dengan standar.

Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar menambahkan, untuk teknis di setiap tahapan lanjutan Pilkada semuanya harus menunggu petunjuk teknis dari KPU pusat. Sejauh ini PKPU yang ada masih merupakan PKPU untuk lanjutan tahapan.

“Soal teknis seperti apa sebenarnya kami masih menunggu petunjuk KPU pusat,” jelasnya. Tetapi, memang menurutnya yang paling utama dan penting memastikan Pilkada dapat digelar dengan aman. Semua tahapan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Di sisi lain Gunawan juga memaparkan pihaknya telah bertemu dengan PJ Wali Kota Makassar menyampaikan usulan anggaran. Awalnya kata Gunawan, pihaknya memproyeksikan kebutuhan tambahan anggaran pilwali sebelumnya diprediksi Rp15 miliar. Dengan rincian Rp9 miliar kekurangan honor adhoc yang memang telah diminta sebelum pandemi, dan Rp6 miliar anggaran yang timbul akibat penambahan TPS yang semula hanya 2.099 menjadi 2.390.

“Dari hasil pencermatan itu, didapatkan angka tersisa anggaran yang dibutuhkan tinggal Rp11 miliar,” bebernya. Hanya saja ternyata anggaran tersebut dirasa masih tinggi, maka KPU kembali mencermati dengan mengurangi satuan kebutuhan, plus beberapa item sosialisasi kembali dikurangi.

“Kami paham kondisi Pemkot yang juga butuh banyak anggaran untuk mengatasi covid. Sehingga akhirnya, kami mengajukan angka akhir penambahan anggaran Rp6,8 miliar,” bebernya. (int)

Iklan Tengah Berita KPU

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.