Bupati Kotim Sidak Mal Pelayanan Publik di Hari Pertama Kerja

INTIMNEWS.COM,SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mal Pelayanan Publik (MPP) pada hari pertama kerja usai libur lebaran, Selasa 8 April 2025.

Halikinnor ingin memastikan pelayanan publik sudah berjalan normal sejak pagi hari, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang paling banyak didatangi masyarakat.

“Hari ini saya memantau langsung ke Mal Pelayanan Publik. Alhamdulillah, semua layanan sudah berjalan normal sejak pagi,” jelas Halikinnor.

Namun, ia menemukan satu gerai yang belum dibuka, yaitu milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim. Hal tersebut terjadi karena pegawai masih melaksanakan halal bihalal di kantor.

“Hanya satu gerai dari Bapenda yang belum buka karena masih ada kegiatan halal bihalal. Saya langsung minta agar segera dibuka, karena pelayanan tidak boleh terkendala,” ujarnya.

Baca Juga:

Polres Kotim Komitmen Perangi Narkoba Sampai ke Tingkat Desa

Halikinnor juga menyoroti salah satu keluhan masyarakat terkait proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Banyak masyarakat mengira sudah mendaftar hanya dengan menyerahkan berkas fisik, padahal belum melakukan pendaftaran secara online.

“Mereka rata-rata sudah memasukkan berkas, tapi belum mengisi aplikasi online. Sistem membaca itu sebagai belum mendaftar. Akibatnya, tidak ada tanggapan,” tambahnya.

Ta menjelaskan bahwa proses PBG sebenarnya bisa selesai dalam waktu 7 jam jika semua persyaratan lengkap dan sistem online diisi dengan benar.

Untuk mencegah kesalahpahaman, dirinya akan menggelar jumpa pers khusus bersama seluruh OPD yang membuka layanan di MPP. Setiap OPD diminta memaparkan progres dan alur layanan secara transparan kepada masyarakat.

Baca Juga:

Bupati Kotim Letakan Batu Pertama Pembangunan Pesantren Sabilul Mutaqqin 3 di Desa Karang Sari

“Saya minta semua OPD yang ada di MPP nanti adakan jumpa pers, satu per satu menjelaskan sistem layanan mereka agar masyarakat paham. Jangan sampai terjadi miskomunikasi seperti kasus PBG ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim berkomitmen memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan. Melalui MPP diharapkan menjadi solusi terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat.