Wagub Edy Pratowo Dorong Sinergi Pusat dan Daerah Wujudkan Keadilan Fiskal
Ahmad Suhairi
8 Oktober 2025 8:51 am
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan keadilan fiskal di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Kementerian Keuangan RI, pada Selasa 7 Oktober 2025 di Jakarta.
Menurut Wagub, ketimpangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Ia menilai, beberapa daerah penghasil sumber daya alam justru mendapatkan porsi DBH yang lebih kecil dibandingkan daerah non-penghasil.
“Sebagai contoh, Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil sumber daya alam, namun hanya memperoleh DBH sekitar Rp10 miliar. Jumlah itu bahkan lebih kecil dibandingkan beberapa provinsi non-penghasil,” jelas Edy.
Ia menegaskan, hal ini bukan untuk menyalahkan pihak mana pun, melainkan untuk mendorong agar kebijakan fiskal nasional benar-benar mencerminkan keadilan dan proporsionalitas antarwilayah.
“Kami hanya ingin mengajak semua pihak untuk meninjau kembali aspek keadilan fiskal. Setiap daerah harus mendapat ruang fiskal yang sesuai dengan kontribusinya,” ujarnya.
Wagub juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana evaluasi kebijakan transfer dana daerah yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat pada triwulan pertama tahun 2026. Ia menilai langkah ini penting untuk memperbaiki formula pembagian dana antar daerah.
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa pemerintah tidak menginginkan dana tertahan di pusat. Prinsipnya, dana publik harus segera menggerakkan perekonomian di seluruh wilayah,” tuturnya.
Ia berharap sinkronisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan daerah dapat semakin diperkuat melalui dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dengan sinergi yang baik, kami yakin akan lahir kebijakan fiskal yang berimbang dan berkeadilan. Kalimantan Tengah siap menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
