Terima Rancangan Perubahan APBD 2025, Fraksi PKB Ingatkan Transparansi dan Akuntabilitas

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pandangan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Selasa, 19 Agustus 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKB menyatakan mendukung langkah Pemerintah Provinsi yang dinilai berorientasi pada perubahan positif, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Fraksi PKB berharap penggunaan APBD, baik murni maupun perubahan, tetap mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Jika ada perubahan, harus dikoordinasikan dengan DPRD,” tegas Pipit Setyorini, juru bicara Fraksi PKB.

Berdasarkan rancangan perubahan APBD yang telah dibahas, tercatat pendapatan daerah mencapai lebih dari Rp8,5 triliun. Sementara defisit anggaran sekitar Rp375 miliar lebih, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp378 miliar.

Baca Juga:

Lengkapi Unsur Pimpinan, DPRD Kalteng Lantik Junaidi Jadi Wakil Ketua III

Pipit menekankan agar anggaran yang ada benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong penguatan koperasi dan UMKM melalui insentif perpajakan, penyederhanaan birokrasi, serta jaminan pemasaran produk.

“Meski anggaran daerah terbatas dan tidak mampu menyelesaikan seluruh program prioritas, APBD harus dioptimalkan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.

Fraksi PKB juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi yang telah menyusun rancangan perubahan APBD dengan arah kebijakan yang jelas. Menurut mereka, dokumen ini dapat menjadi solusi untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Baca Juga:

Ketua DPRD Kalteng Tegaskan Tak Bisa Intervensi Kewenangan DPR RI

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi PKB menyatakan dapat menerima Rancangan Perubahan APBD Provinsi KaltengTahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD.

“Harapan kami, setiap rupiah dalam APBD bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan,” tutup Pipit.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Soroti Kondisi Istana Gubernur, Ferry Khaidir: Perlu Dipugar Tanpa Menghilangkan Nilai Sejarahnya