Soroti Ketahanan Pangan dan Stunting, Fraksi Gerindra Setuju Perubahan APBD 2025 Dibahas Lanjut
Ahmad Suhairi
20 Agustus 2025 1:43 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan dapat menerima Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, Fraksi menekankan agar anggaran perubahan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bidang pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan III di Gedung DPRD Kalteng, Selasa, 19 Agustus 2025 malam, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawati menyampaikan, bahwa kenaikan harga beras dan bahan pangan masih menjadi masalah serius di wilayah pedalaman. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan cadangan beras pemerintah, memperbaiki rantai distribusi, serta memperkuat sarana penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.
“Ketahanan pangan adalah hal penting. Pemerintah harus memastikan stok beras cukup, distribusi lancar, dan masyarakat di pedalaman tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting. Menurut mereka, program penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi, melibatkan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan gizi. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang keluarga berencana juga diingatkan agar digunakan sesuai peruntukan.
“Penurunan stunting harus tepat sasaran. Sinkronisasi anggaran provinsi dan kabupaten sangat penting supaya programnya benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan,” tambahnya.
Dari sisi pendapatan, Fraksi mendorong optimalisasi sumber pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak alat berat. Namun, mereka mengingatkan agar peningkatan pendapatan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
Untuk belanja daerah, Fraksi Gerindra menilai masih ada pengeluaran yang kurang efisien, seperti kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang tidak mendesak. Mereka meminta anggaran lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan transportasi sungai yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Belanja harus produktif, bukan habis untuk kegiatan seremonial. Infrastruktur dasar sangat penting agar harga kebutuhan di pedalaman tidak jauh berbeda dengan di kota,” ucap Endang, juru bicara Fraksi.
Fraksi Gerindra juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa perangkat daerah. Menurut mereka, hal ini bisa menghambat jalannya program prioritas. Karena itu, pemerintah diminta memperbaiki tata kelola anggaran dengan prinsip transparan, akuntabel, disiplin, dan berbasis kinerja.
Endang, mewakili Fraksi Partai Gerindra mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan hingga pengawasan anggaran. Dengan begitu, celah pemborosan bisa ditutup, dan penggunaan anggaran lebih efektif.
Baca Juga:
“Setiap program harus punya target yang jelas dan bisa diukur. Digitalisasi anggaran akan membantu pengawasan agar uang rakyat benar-benar memberi manfaat,” katanya.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyatakan mendukung Rancangan Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Mereka berharap masukan yang disampaikan bisa memperkuat arah kebijakan anggaran agar adaptif terhadap tantangan ekonomi sekaligus berpihak kepada rakyat.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
