RPJMD 2025–2029 Dapat Restu Parlemen Kalteng
Ahmad Suhairi
16 Juni 2025 11:28 pm
.
3 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2025–2029 mendapat lampu hijau dari seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dukungan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 16 Juni 2025, di ruang utama gedung DPRD Kalteng.
Agenda utama dalam sidang tersebut adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dokumen RPJMD. Secara bergiliran, fraksi-fraksi menyampaikan respons mereka terhadap arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Salah satu fraksi yang secara eksplisit menyatakan dukungan adalah Fraksi Partai Gerindra. Lewat juru bicaranya, Sutik, Gerindra menyebut RPJMD 2025–2029 sebagai bentuk konkret dari penjabaran visi dan misi Gubernur Agustiar Sabran.
“RPJMD ini menunjukkan arah pembangunan yang jelas dan terukur. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Sutik di hadapan forum sidang.
Dokumen RPJMD itu mengusung visi besar: “Kalimantan Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan.” Fraksi Gerindra menilai, visi itu mencerminkan arah strategis pembangunan jangka panjang yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah isu strategis yang telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan itu. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi, hingga pemerataan pelayanan publik.
Namun, dukungan tersebut tidak datang tanpa catatan. Fraksi Gerindra mengingatkan agar setiap target pembangunan disusun secara realistis dan berdasarkan kajian mendalam. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan program dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Penetapan indikator pembangunan harus terukur, sehingga pemerintah bisa memantau efektivitas program secara objektif,” kata Sutik menambahkan.
Gerindra juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Sutik menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, hingga akses layanan kesehatan.
Baca Juga:
Menurut Fraksi Gerindra, program pembangunan tidak boleh terpusat di satu wilayah saja. Pemerintah perlu menjamin bahwa seluruh daerah di Kalteng mendapat porsi pembangunan yang adil dan seimbang.
Sorotan lain dari fraksi itu adalah pentingnya respons terhadap tantangan zaman. Sutik meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada isu-isu kontemporer, seperti digitalisasi layanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.
Fraksi Gerindra mendorong percepatan transformasi digital sebagai salah satu solusi untuk efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Teknologi dinilai mampu mempercepat proses pembangunan dan memperluas jangkauan layanan pemerintah.
Di sisi lain, Gerindra menekankan bahwa upaya menjaga kelestarian lingkungan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan. “Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam harus menjadi prinsip dasar dalam implementasi RPJMD,” ucap Sutik.
Mereka juga menyinggung isu stunting dan ketahanan pangan yang dinilai krusial untuk ditangani secara lintas sektor. Dalam hal ini, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah menjadi faktor penentu keberhasilan program.
Sutik menutup pandangannya dengan ajakan kepada seluruh elemen pemerintahan agar bersama-sama mengawal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Ia berharap, dokumen perencanaan itu tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menjelma menjadi aksi nyata di lapangan.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
