Rakor Ekonomi Kalteng: Dorong Pertumbuhan dan Pemerataan Fiskal
Intim News
14 Oktober 2025 2:41 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan perlunya sinergi dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks. Hal ini disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Selasa, 14 Oktober 2025.
Leonard menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Kalteng tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,60 persen, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan diproyeksikan mencapai 7,3 persen pada 2029. “Target ini sejalan dengan sasaran nasional, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada 2029. Kalteng harus mampu berkontribusi nyata, meski tantangannya berat,” ujarnya.
Dalam arahannya, Leonard menyoroti penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Ia menekankan bahwa efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat kerap membebani daerah, sementara tuntutan pencapaian target pembangunan tetap tinggi. “Efisiensi hanya berlaku bagi daerah, tetapi di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut memenuhi target pembangunan yang ambisius,” jelas Leonard.
Pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi perhatian utama Rakor. Leonard menekankan bahwa perbedaan basis pajak dan potensi ekonomi di kabupaten/kota menyebabkan ketimpangan, sehingga TKD menjadi instrumen penting untuk mendorong keseimbangan pembangunan. Ia menambahkan, pengelolaan fiskal yang bijak akan membantu memperkuat kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Leonard mengingatkan bahwa Kalteng memiliki mandat sebagai Lumbung Pangan Nasional sekaligus Pusat Konservasi Internasional. Hal ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. “Tantangannya adalah meningkatkan produksi pangan tanpa merusak hutan dan menjaga komitmen terhadap FOLU Net Sink 2030 serta Net Zero Emission 2060,” katanya.
Dalam konteks ekonomi lokal, Leonard menekankan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai batu loncatan menuju industrialisasi, bukan menjadi tumpuan utama pertumbuhan jangka panjang. Ia mendorong hilirisasi produk, pengembangan manufaktur, serta penciptaan nilai tambah untuk menyerap tenaga kerja lebih luas. “UMKM harus menjadi bagian dari ekosistem industri, bukan tujuan akhir pembangunan ekonomi,” tegasnya.
Leonard juga mengajak semua pihak untuk memaksimalkan potensi anggaran daerah yang mencapai 33,9 triliun rupiah dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dana Desa. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara disiplin, kolaboratif, dan inovatif agar dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, serta para Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kepala Instansi Vertikal terkait juga turut mengikuti pembahasan strategi percepatan pembangunan.
Diskusi dalam Rakor menitikberatkan pada penguatan koordinasi lintas sektor, identifikasi potensi fiskal, dan optimalisasi program pembangunan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Leonard menekankan perlunya inovasi kebijakan, sinergi antara daerah dan pusat, serta monitoring yang ketat terhadap capaian pembangunan.
Leonard menutup Rakor dengan pesan agar seluruh jajaran pemerintah daerah dapat bekerja secara terpadu dan fokus pada target strategis. “Sinergi, disiplin, dan kolaborasi menjadi kunci agar anggaran yang ada mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil Rakor ini harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di lapangan,” pungkas Leonard.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
