INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menghadapi tantangan berat setelah dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 dipastikan turun drastis. Nilainya merosot dari Rp1,7 triliun menjadi hanya sekitar Rp490 miliar.
Penurunan tajam ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Muhlis, saat membuka kegiatan Simposium Nasional di Balai Antang, Muara Teweh, akhir September lalu. Ia menyebut kondisi tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran secara menyeluruh.
“Walaupun APBD kita diperkirakan tetap berada di kisaran Rp1,8 triliun, angka ini masih jauh di bawah APBD tahun ini yang mencapai Rp3,6 triliun setelah perubahan,” kata Muhlis.
Ia menjelaskan, penurunan pendapatan dari dana transfer ini berarti Pemkab Barito Utara akan menghadapi defisit sekitar Rp1,8 triliun lebih. Situasi ini, menurutnya, menuntut kebijakan anggaran yang lebih ketat agar program pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kondisi fiskal baru. Prinsipnya, efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Saat ditemui kembali di Muara Teweh pada Rabu (1/10/2025), Muhlis membeberkan bahwa penyebab utama penurunan dana transfer tersebut berasal dari anjloknya produksi batu bara di wilayah Barito Utara sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, berkurangnya produksi batu bara berimbas langsung pada turunnya penerimaan daerah dari sektor minerba, terutama dana bagi hasil (DBH) yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah.
“Ya, turunnya dana transfer ini karena produksi batu bara menurun cukup drastis. Dampaknya, penerimaan dari dana bagi hasil sektor minerba juga ikut turun signifikan,” ungkapnya.
Ia menilai, ketergantungan daerah terhadap pendapatan berbasis sumber daya alam memang menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Pemkab Barito Utara kini tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan lain di luar sektor tambang.
“Salah satu solusi yang sedang kita dorong adalah diversifikasi ekonomi, terutama penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan industri kecil menengah. Kita tidak bisa terus bergantung pada batu bara,” ujar Muhlis.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperketat penggunaan anggaran di seluruh perangkat daerah. Setiap program akan dievaluasi berdasarkan skala prioritas dan tingkat manfaatnya bagi masyarakat.
“Kita akan pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar produktif. Tahun depan kita harus berhemat, tapi tetap menjaga kinerja pembangunan,” tegasnya.
Muhlis menambahkan, pihaknya optimistis dengan penyesuaian yang tepat, Pemkab Barito Utara tetap mampu menjaga stabilitas keuangan daerah serta keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi.
Penulis : Saleh
Editor : Maulana Kawit