Peran Baru Humas Pemerintah di Era Digital
Maulana Kawit
16 Juni 2025 10:23 pm
.
3 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Seiring meningkatnya kebutuhan akan keterbukaan informasi, Diskominfosantik Kalimantan Tengah mulai memetakan ulang fungsi kehumasan pemerintah. Tak lagi sekadar menyusun siaran pers, kini para pranata humas dan admin media sosial pemerintah dituntut mampu mengelola opini dan menjawab kritik publik secara langsung.
Hal ini menjadi salah satu fokus dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Berita dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah yang digelar di Palangka Raya, Senin (16/6/2025). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemprov Kalteng dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas digital.
“Media sosial bukan tempat pengumuman satu arah. Kita harus hadir di sana sebagai pendengar dan penjawab,” ujar Edi Juardi, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfosantik Kalteng, di hadapan peserta.
Pemerintah provinsi ingin para pengelola media digital instansi tak hanya melek teknologi, tetapi juga tanggap pada dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Konten yang disebarkan, kata Edi, harus mampu membangun kepercayaan dan mendorong dialog.
Ia mencontohkan beberapa kasus viral yang tidak jarang mencoreng citra pemerintah hanya karena ketidaksigapan dalam merespons. “Kita tidak boleh kalah cepat dari warganet. Tapi tetap harus tenang dan akurat dalam menjawab,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, Diskominfosantik juga mendorong kolaborasi antarinstansi agar saluran komunikasi pemerintah lebih terintegrasi. Setiap OPD diminta aktif menyuplai konten dan menjalin relasi dengan publik melalui kanal digitalnya masing-masing.
“Kalau tidak dijawab oleh pemerintah, publik akan mencari informasi ke tempat lain. Kita harus menjadi rujukan utama, bukan terakhir,” tambahnya.
Menurut data internal Diskominfosantik, tingkat engagement akun-akun resmi Pemprov Kalteng mengalami peningkatan signifikan sejak dua tahun terakhir. Namun, belum semua instansi merespons komentar atau pertanyaan dari publik secara optimal.
Pelatihan ini diharapkan mendorong perubahan budaya komunikasi di tubuh birokrasi. Pemerintah harus bisa hadir di ruang publik digital dengan wajah yang lebih terbuka, tanggap, dan manusiawi.
Di ruang pelatihan, peserta tampak antusias menyimak materi dari fasilitator. Beberapa di antaranya mengaku belum pernah mendapat pelatihan serupa sebelumnya. “Selama ini kami hanya unggah informasi satu arah. Sekarang kami mulai paham pentingnya interaksi,” kata salah satu peserta dari Dinas Pendidikan.
Materi yang disampaikan mencakup teknik penulisan berita pemerintahan, manajemen krisis di media sosial, hingga etika menjawab komentar publik. Diskominfosantik menghadirkan narasumber dari praktisi media dan ahli komunikasi digital.
Diskominfosantik juga merancang panduan praktis bagi setiap admin media sosial OPD agar memiliki standar kerja dan etika komunikasi yang seragam. Panduan ini akan menjadi acuan dalam merespons kritik, aduan, maupun pertanyaan dari masyarakat secara profesional.
Edi menyebut langkah ini sebagai bagian dari transformasi digital birokrasi. “Kami tidak bisa hanya mengandalkan baliho dan spanduk. Generasi hari ini ingin jawaban langsung dan cepat,” ujarnya.
Baca Juga:
Dalam jangka panjang, pemerintah provinsi menargetkan seluruh kanal media sosial resmi OPD memiliki tingkat interaksi yang sehat dan produktif. Dialog digital, kata Edi, bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan utama birokrasi.
Dengan komunikasi publik yang kuat, Pemprov Kalteng berharap dapat membangun pemerintahan yang makin terbuka, dipercaya, dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan.
(MMC/Maulana Kawit)
Berita Rekomendasi
