website murah
website murah
website murah
website murah

Pemprov Kalteng Tekankan Sinergi dengan Perusahaan Sawit untuk Kewajiban Sosial yang Berkeadilan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, menyampaikan arahan dalam rapat sinkronisasi pelaksanaan kewajiban perusahaan kelapa sawit di Aula Disbun Kalteng. Beliau menekankan perlunya sinergi antara pemerintah dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) untuk memastikan realisasi Plasma 20% dan program CSR berjalan adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Kalteng. ist

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan besar swasta (PBS) kelapa sawit dalam memastikan pelaksanaan kewajiban kemitraan serta tanggung jawab sosial perusahaan berjalan dengan berkeadilan dan berkelanjutan.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Herson B. Aden, menyampaikan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit tetap menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi di provinsi ini. Namun, sektor yang berpotensi besar ini juga membawa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh.

“Tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh perusahaan kelapa sawit agar pelaksanaan usaha perkebunan berjalan secara inklusif dan berkeadilan,” ujar Herson dalam rapat sinkronisasi dan evaluasi data Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau Plasma, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Penggunaan Alat Berat di Aula Disbun Kalteng, Senin, 10 November 2025.

Rapat tersebut membahas empat isu krusial yang menjadi kewajiban dasar bagi setiap PBS kelapa sawit di Kalteng. Pertama adalah pelaksanaan FPKMS atau Plasma 20%, yang bertujuan untuk memastikan masyarakat sekitar kebun kelapa sawit memperoleh manfaat ekonomi langsung melalui kemitraan yang adil dan transparan.

“Plasma 20% merupakan wujud nyata dari kemitraan berkeadilan yang harus direalisasikan secara penuh dan berkelanjutan. Kami berharap dengan kemitraan ini, masyarakat sekitar kebun dapat merasakan manfaat ekonomi yang nyata,” tambahnya.

Selanjutnya, Herson menekankan pentingnya pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terarah dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah operasional perkebunan. Program CSR ini diharapkan tidak hanya berupa bantuan jangka pendek, tetapi juga pemberdayaan yang memberikan dampak ekonomi jangka panjang.

“CSR harus lebih dari sekedar bantuan sosial. Kami ingin agar program-program CSR difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan UMKM dan sektor produktif lainnya yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas,” lanjut Herson.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal, Herson juga menekankan komitmen PBS untuk memprioritaskan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, baik di sektor operasional maupun manajerial. Hal ini merupakan bentuk pemberdayaan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Penyerapan tenaga kerja lokal harus terus ditingkatkan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Selain itu, penggunaan alat berat yang sesuai dengan regulasi menjadi isu penting untuk memastikan kepatuhan teknis dan lingkungan serta mendukung efisiensi operasional yang bertanggung jawab. Pemerintah provinsi akan terus memantau dan mengevaluasi penerapan regulasi ini agar tidak ada pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan.

“Kami berharap melalui forum ini, kita dapat melakukan evaluasi yang jujur dan konstruktif terhadap capaian yang sudah ada. Identifikasi hambatan dan temukan solusi konkret untuk mempercepat pemenuhan kewajiban PBS yang belum tuntas, terutama terkait Plasma 20%,” ujar Herson.

Di akhir sambutannya, Herson mengajak seluruh pimpinan PBS kelapa sawit untuk memperbarui komitmen mereka dan mengambil langkah-langkah progresif demi kesejahteraan masyarakat Kalteng. Ia mengingatkan bahwa investasi di sektor kelapa sawit harus bisa memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Mari kita buktikan bahwa investasi di sektor kelapa sawit Kalimantan Tengah benar-benar mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Redha
Editor: Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan