INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPD RI untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat di Kalteng. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI yang melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 10 November 2025.
Yuas Elko menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komite II DPD RI atas perhatian dan dukungannya terhadap sektor pangan dan pertanian di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Kalteng, yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Komite II DPD RI. Ini adalah kesempatan berharga untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal kebijakan pangan nasional, terutama di daerah yang memiliki potensi luar biasa seperti Kalimantan Tengah,” ujar Yuas.
Dalam sambutannya, Yuas juga mengungkapkan bahwa tantangan ketahanan pangan saat ini semakin kompleks. Beberapa faktor yang memengaruhi termasuk perubahan iklim, fluktuasi harga pangan, dan keterbatasan infrastruktur distribusi yang menyebabkan ketidakseimbangan antara daerah penghasil pangan dan wilayah yang membutuhkan pasokan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang berpihak pada penguatan produksi pangan, serta pemerataan akses pangan bagi seluruh masyarakat.
“Kalimantan Tengah memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, untuk mengoptimalkannya, kami membutuhkan sinergi lintas lembaga agar program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis dapat berjalan efektif di daerah,” jelasnya.
Yuas menambahkan bahwa program-program nasional seperti cetak sawah baru dan optimalisasi lahan pertanian menjadi prioritas utama bagi Pemprov Kalteng. Program ini dinilai dapat memperluas basis produksi pangan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru, terutama di kawasan pedesaan yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian.
“Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan DPD RI, kita dapat membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Kalteng sangat strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional,” tambah Yuas.
Tak hanya itu, Yuas juga menyoroti pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat lokal, khususnya petani dan pelaku usaha mikro. Ia berharap agar mereka tidak hanya menjadi bagian dari rantai produksi, tetapi juga memiliki daya tawar yang kuat dalam pasar pangan regional maupun nasional. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kita ingin petani dan pelaku usaha kecil menjadi subjek utama pembangunan, bukan hanya objek. Ketahanan pangan yang sejati akan tercapai jika masyarakat mampu mandiri secara ekonomi dan produktif dalam mengelola sumber daya alamnya,” tegas Yuas.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif, seperti DPD RI, Yuas berharap dapat muncul kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan yang ada. Dia juga menyarankan agar masukan dari daerah dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional demi memastikan keberhasilan program-program tersebut.
Baca Juga:
“Dukungan dari DPD RI sangat penting agar pembangunan sektor pangan di Kalteng semakin kuat, berdaya saing, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Yuas.
Dalam kesempatan ini, Yuas menekankan bahwa sektor pertanian dan ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan produksi, tetapi juga dengan distribusi dan pemerataan pangan yang bergizi di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Ia berharap program-program ketahanan pangan dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok daerah.
Selain itu, Yuas mengajak seluruh pihak untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Ia juga menyarankan agar kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Sinergi yang berkelanjutan antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat adalah kunci dalam mencapai ketahanan pangan yang kuat. Ini bukan hanya tentang produksi pangan, tetapi juga bagaimana kita membangun sistem yang adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Yuas.
Sementara itu, Komite II DPD RI yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut menyambut baik paparan dari Pemprov Kalteng dan berkomitmen untuk mendukung segala kebijakan yang akan memperkuat ketahanan pangan di daerah. Mereka juga menyarankan agar pemangku kepentingan di daerah terus berupaya untuk mengintegrasikan kebijakan yang berfokus pada ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
