Pemprov Kalteng Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD Soal Pertanggungjawaban APBD 2024
Redha
10 Juni 2025 5:22 pm
.
2 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menegaskan komitmennya atas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kalteng, Selasa, 10 Juni 2025, Wakil Gubernur Edy Pratowo membacakan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Di hadapan para legislator, Edy menyampaikan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih selama 11 tahun berturut-turut bukanlah semata hasil teknis administrasi. Ia menyebut keberhasilan itu sebagai buah dari sinergi antara eksekutif dan legislatif. “WTP ini bukti sangat baiknya kerja sama antara Pemprov dan DPRD,” katanya.
Meski begitu, Edy menegaskan bahwa evaluasi tetap dilakukan. Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah diminta memastikan bahwa temuan dalam pengelolaan keuangan tak kembali berulang. Menurutnya, capaian WTP juga punya efek domino terhadap iklim investasi dan pemulihan ekonomi. “Ini bisa meningkatkan kepercayaan publik,” ujar Edy.
Menanggapi pertanyaan Fraksi PDIP soal keselarasan realisasi anggaran dan target RPJMD, Edy menjelaskan bahwa indikator kinerja Pemprov dalam evaluasi 2022–2024 menunjukkan hasil tinggi. Namun, indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi masih terdampak kondisi global.
Terkait SiLPA tahun 2024 yang tercatat mencapai Rp378 miliar lebih, Edy menyebut sebagian besar dana itu berasal dari pusat, terutama dari Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR). Penggunaannya, kata dia, mengikuti skema tiga kementerian dan regulasi Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024.
Sementara Fraksi Golkar menyoroti strategi peningkatan PAD, Edy menjelaskan bahwa Pemprov tengah memperkuat sistem perpajakan daerah. Upaya itu meliputi digitalisasi pemungutan, optimalisasi sektor-sektor strategis, serta penambahan sumber pendapatan baru. “Kami perkuat basis data dan terus cari sumber PAD yang potensial,” ujarnya.
Jawaban juga disampaikan kepada Fraksi Demokrat yang mempertanyakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Edy menginstruksikan Inspektorat menyelesaikan semua rekomendasi yang tertunda hingga 2024. Ia menambahkan, 2,30 persen temuan belum ditindaklanjuti karena keterbatasan siklus verifikasi BPK yang hanya dua kali setahun.
Di sisi lain, Edy menyampaikan apresiasi atas dukungan Fraksi NasDem dan PKB terhadap peningkatan pendapatan daerah. Ia berharap kerja sama lintas lembaga tetap terjalin, khususnya dalam menggali potensi di sektor pertambangan, perkebunan, dan pariwisata.
Mengakhiri sambutannya, Edy menyoroti pentingnya reformasi layanan publik. Ia menekankan perlunya integritas, pemanfaatan teknologi, dan pengawasan akuntabel sebagai fondasi. “Optimalisasi aset daerah juga jadi bagian penting untuk menopang PAD dan memperluas pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
