INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menghentikan kebiasaan rapat di hotel. Kebijakan ini menjadi langkah nyata Pemprov dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menegaskan langsung kebijakan tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2025, yang digelar di Aula Jayang Tingang, beberapa waktu lalu.
“Pertemuan-pertemuan di hotel sudah tidak ada. Sekarang semua kegiatan dilaksanakan di kantor pemerintahan. Ini langkah kita untuk efisiensi dan pengawasan yang lebih ketat,” tegas Gubernur.
Menurutnya, kebijakan efisiensi bukan hanya soal penghematan anggaran, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap keuangan publik. Dengan menekan pengeluaran yang tidak mendesak, pemerintah dapat lebih fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah efisiensi ini mencakup pembatasan perjalanan dinas luar daerah, optimalisasi penggunaan fasilitas pemerintah, serta penertiban sistem keuangan melalui digitalisasi dan transparansi anggaran.
“Efisiensi ini bagian dari upaya kita untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah APBD digunakan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mencontoh langkah serupa. Ia menilai, efisiensi harus menjadi budaya kerja di seluruh level pemerintahan agar pengelolaan anggaran publik semakin akuntabel dan efektif.
“Kita ingin tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Kalau semua berjalan efisien dan transparan, hasilnya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tambahnya.
Kebijakan penghentian rapat di hotel ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dianggap selaras dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur.
Pemprov Kalteng menegaskan, efisiensi bukan berarti mengurangi produktivitas, melainkan mengalihkan fokus kerja agar anggaran daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor: Andrian