Pemprov Kalteng Prioritaskan Penurunan Kemiskinan dan Pelayanan Dasar di RAPBD 2026
Ahmad Suhairi
15 Oktober 2025 7:48 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam pidato yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, Rabu, 15 Oktober 2025, Agustiar menjelaskan dua strategi besar pengentasan kemiskinan makro dan mikro.
Secara makro, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabilitas harga agar daya beli masyarakat tidak menurun.
Sementara secara mikro, pemerintah fokus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan kesempatan kerja.
Ia menyebut bahwa program prioritas pemerintah daerah dikonsolidasikan dalam Kartu Huma Betang Sejahtera, sebuah inisiatif terpadu untuk mempercepat pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan.
Program ini mencakup bantuan sosial, subsidi pangan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan dasar secara adil dan merata,” ujar Leo saat membacakan Pidato gubernur.
Selain itu, Pemprov Kalteng akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran melalui Forum TEPRA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) serta meningkatkan keterbukaan data publik agar masyarakat bisa ikut memantau penggunaan anggaran.
“Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci agar APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan belanja wajib untuk pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama, dengan prinsip efisiensi dan hasil nyata.
“Setiap kebijakan anggaran harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan tidak boleh ada program yang berhenti di tengah jalan,” tandasnya.
Ia menutup dengan komitmen bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah akan bekerja keras agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
