Pemprov Kalteng Mantapkan Sinergi Lintas Sektor untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Redha
14 Oktober 2025 2:20 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memantapkan sinergi lintas sektor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (14/10/2025).
Dalam arahannya, Leonard menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sembilan langkah strategis sebagai acuan daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
Langkah tersebut meliputi penguatan koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, stabilisasi harga bahan pokok, peningkatan daya beli masyarakat, penguatan sektor pertanian dan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja, hilirisasi sumber daya alam, serta percepatan realisasi belanja daerah.
“Kesembilan langkah ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Semua harus diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Leonard dalam sambutannya.
Leonard menuturkan, Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,6 persen pada tahun 2025, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan mencapai 7,3 persen pada 2029. Target ini sekaligus mendukung sasaran pembangunan nasional dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun yang sama.
Ia juga menyoroti penurunan kapasitas fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi ekonomi daerah. “Efisiensi tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja pembangunan. Kita justru harus mencari sumber pertumbuhan baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Leonard menegaskan bahwa Kalimantan Tengah memiliki mandat strategis sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional. Kondisi ini menuntut keseimbangan antara peningkatan produksi pangan dengan perlindungan kawasan hutan.
“Kita harus mampu mendorong produktivitas tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” katanya.
Dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan, Leonard juga menilai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi rakyat. Namun, ia menegaskan bahwa UMKM perlu naik kelas melalui hilirisasi dan kemitraan dengan sektor industri.
“UMKM harus menjadi fondasi menuju industrialisasi daerah,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kalteng, lanjut Leonard, akan membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal. Tim ini bertugas mengawal implementasi sembilan langkah konkret dan memastikan setiap kebijakan berdampak langsung pada masyarakat di seluruh kabupaten/kota.
“Kita memiliki potensi fiskal sekitar 33,9 triliun rupiah dari APBD provinsi, kabupaten/kota, dan dana desa. Modal ini harus dikelola disiplin, kolaboratif, dan inovatif agar benar-benar menjadi stimulus bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini seluruh undangan yang hadir berasal dari Kabupaten se-Kalteng yaitu masing masing Sekda serta ada juga perwakilan BPS Provinsi Kalteng sebagai acuan data kongkrit di lapangan untuk menyediakan kemudahan dalam mengambil keputusan.
Penulis Redha
Editor Andrian
Berita Rekomendasi
