Pemprov Kalteng Jawab Sorotan Fraksi Soal Transparansi dan Efisiensi APBD 2026
Redha
16 Oktober 2025 6:42 am
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di DPRD Provinsi Kalteng.
Dalam kesempatan itu, Leonard menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu 15 Oktober 2025.
Dalam penjelasannya, Leonard mengungkapkan bahwa proyeksi pendapatan daerah 2026 sebesar Rp7,105 triliun, disusun dengan memperhatikan tren ekonomi, kondisi fiskal nasional, dan realisasi pendapatan sebelumnya.
Namun, penurunan Dana Transfer Pusat sebesar Rp1,851 triliun dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun memengaruhi kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah tetap berupaya menutup defisit Rp266 miliar tanpa mengurangi program prioritas.
Menanggapi masukan Fraksi PDI Perjuangan, Sekda menekankan penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang serta kolaborasi dengan program nasional, termasuk Koperasi Merah Putih, sambil tetap menjaga belanja wajib di sektor pendidikan dan kesehatan.
Kepada Fraksi Golkar, Leonard menyampaikan langkah antisipatif melalui efisiensi anggaran, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, serta optimalisasi BUMD seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur.
Menjawab Fraksi Gerindra, Sekda menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk memperkuat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, mendukung ketahanan pangan, serta menjamin ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah terpencil.
“Program digitalisasi pembelajaran melalui platform PENA Kalteng dan penugasan tenaga medis khusus juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, tanggapan Fraksi Demokrat menyoroti prioritas penanggulangan kemiskinan melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekda juga menekankan penyusunan APBD 2026 tetap memprioritaskan belanja wajib di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, dan pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pengawasan internal dan keterbukaan data publik melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
Tanggapan terhadap Fraksi NasDem dan PAN menyoroti penguatan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi PAD melalui inovasi digital serta penerapan sistem non-tunai pada layanan publik seperti e-PAHARI, Samsat Huma Betang, dan QRIS.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, dihadiri Unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, Wakil Ketua DPRD, Kepala Perangkat Daerah, serta anggota DPRD Provinsi Kalteng.
Leonard menutup sambutannya dengan harapan agar pembahasan APBD 2026 berjalan transparan, lancar, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas.
Penulis Redha
Editor Andrian
Berita Rekomendasi
