Pemprov Kalteng Ikuti Rapat Evaluasi APBD, Targetkan Realisasi Capai 90 Persen di Akhir Tahun

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, pada Jumat, 26 September 2025. Kegiatan ini diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S. Ampung bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng Syahfiri.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan mengenai dana daerah yang masih banyak mengendap di bank. Pemerintah pusat meminta agar daerah segera mempercepat penyerapan anggaran supaya manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam arahannya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II 2025 mencapai 5,2 persen. Bahkan Maluku Utara mencatat pertumbuhan tertinggi hingga 32,9 persen.

“Pertumbuhan yang tinggi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya melalui percepatan realisasi belanja daerah,” tegas Bima.

Ia menjelaskan ada empat langkah utama yang perlu dilakukan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu mempercepat belanja daerah, mengembangkan inovasi pendapatan tanpa membebani masyarakat, menyelaraskan program nasional dengan program daerah, serta mempermudah proses perizinan usaha.

Pada triwulan III 2025, kata Bima Arya, seharusnya realisasi belanja daerah sudah mencapai 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai. Sementara hingga akhir tahun, realisasi ditargetkan bisa mencapai 90–95 persen.

Namun, ia mengakui masih ada sejumlah kendala yang membuat realisasi belanja daerah belum maksimal. Beberapa di antaranya keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses lelang, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan percepatan melalui penetapan APBD tepat waktu, percepatan pengadaan barang dan jasa, penertiban administrasi dan laporan pertanggungjawaban, serta memperkuat peran inspektorat.

Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Kalteng Syahfiri menilai agenda evaluasi ini sangat penting bagi daerah. Menurutnya, APBD Perubahan 2025 sudah disetujui DPRD dan saat ini sedang dihitung kembali realisasinya berdasarkan kondisi terbaru.

“Dari perhitungan awal, diperkirakan akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Kami berharap dalam sisa waktu tiga bulan ke depan, realisasi pendapatan dan belanja dapat mencapai sekitar 90 persen sehingga memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalteng,” ujar Syahfiri.