
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa aman, sehat, dan sesuai standar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, M. Reza Prabowo, mengatakan bahwa Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, meminta laporan pelaksanaan program MBG disampaikan secara rutin setiap minggu agar pelaksanaan di lapangan tetap terpantau dengan baik.
“Kami sudah siapkan sistemnya. Melalui aplikasi Pena Kalteng, semua sekolah bisa mengunggah data menu makanan setiap hari. Laporan tersebut nantinya dicetak dan disampaikan secara berkala,” jelas Reza dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, sistem pelaporan digital ini memudahkan proses pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Dengan sistem tersebut, semua pihak dapat memantau langsung pelaksanaan program, termasuk kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.
“Dengan aplikasi ini, sekolah cukup mengunggah data setiap hari. Semua bisa dilihat secara transparan dan terpantau langsung oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Reza menegaskan, evaluasi rutin merupakan bagian dari fungsi pengawasan Pemprov Kalteng sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta seluruh pemerintah daerah turut memastikan program MBG berjalan efektif dan aman di wilayahnya masing-masing.
“Kami menjalankan pengawasan sesuai arahan Presiden. Setiap temuan di lapangan akan kami tindak lanjuti agar pelaksanaan program ini semakin baik,” tambahnya.
Namun, hingga saat ini, Dinas Pendidikan belum menerima laporan resmi terkait kendala atau pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Reza juga mengungkapkan bahwa Gubernur Agustiar Sabran sempat memberikan teguran kepada salah satu penyedia Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kabupaten Barito Selatan karena dinilai belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP) dapur.
“Teguran itu terkait SOP dapur yang belum sesuai standar. Saat ini surat teguran sedang diproses dan akan segera ditandatangani oleh Wakil Gubernur,” kata Reza.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kalteng akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk standar pelayanan dari setiap penyedia makanan.
“Kami akan merekomendasikan agar seluruh penyedia meningkatkan standar pelayanan. Surat evaluasi juga akan kami teruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti oleh koordinator wilayah masing-masing,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan berbasis digital, Pemprov Kalteng berharap program MBG dapat berjalan lebih baik, transparan, dan memberi manfaat maksimal bagi seluruh siswa di Kalteng.
Editor: Andrian