Pemprov Kalteng Fokus Tingkatkan PAD di Tengah Penurunan Dana Transfer
Ahmad Suhairi
14 Oktober 2025 8:43 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi untuk menyusun agenda kerja dan menentukan arah serta prioritas program pembangunan daerah. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Rapat yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, pada Senin, 14 Oktober 2025 dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung. Ia menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan langkah-langkah inovatif agar pembangunan tetap berjalan optimal.
“Dengan adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), kita tidak bisa hanya bergantung pada alokasi anggaran dari pusat. Kita harus punya terobosan, inovasi, dan kreasi agar bisa berkontribusi lebih besar terhadap retribusi dan pajak daerah,” ujar Leo.
Untuk itu, Pemprov Kalteng akan menggelar rapat koordinasi (rakor) khusus bersama para bupati dan pelaku usaha dari sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan di seluruh wilayah Kalteng. Rakor tersebut akan dilaksanakan pada 20–21 Oktober 2025 dan dibagi berdasarkan tiga zona wilayah, yaitu Barat, Tengah, dan Timur.
Leo menegaskan, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar potensi daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi tertentu, melainkan kerja bersama seluruh perangkat daerah.
“Masing-masing instansi memiliki belanja dan pendapatan yang telah disepakati. Karena itu, semua aset yang dimiliki harus bisa berkontribusi terhadap peningkatan PAD, termasuk gedung atau aula yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif,” tandasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan kehadiran kepala daerah dalam rakor mendatang. Setiap bupati dan wali kota diminta untuk aktif memberikan masukan dan mencari solusi bersama agar pengelolaan keuangan daerah semakin mandiri.
“Bupati dan wali kota wajib hadir dan ikut memikirkan optimalisasi PAD. Ini tanggung jawab bersama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegas Sekda.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Kalteng untuk menyeimbangkan struktur keuangan daerah di tengah berkurangnya dana transfer, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
