Pemprov Kalteng Fokus Perkuat PAD untuk Wujudkan Kemandirian Fiskal Daerah
Ahmad Suhairi
22 Agustus 2025 3:32 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya menuju kemandirian fiskal.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 22 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Edy menjelaskan bahwa rakor ini digelar untuk menyatukan pandangan seluruh kepala daerah dalam upaya mengoptimalkan PAD. Menurutnya, kondisi anggaran tahun 2025 yang mengalami efisiensi menuntut pemerintah daerah mencari sumber pendapatan lain di luar transfer dari pusat.
“Sebagaimana kita ketahui, struktur anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi. Karena itu, kita dituntut memperkuat fiskal daerah dengan memaksimalkan PAD. Kalteng memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun pajak daerah. Namun, realisasi penerimaan kita masih jauh dari potensi yang ada,” ujar Edy.
Ia menambahkan, hasil rakor 10 provinsi penghasil sumber daya alam menunjukkan Kalteng berada di posisi ketiga setelah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Meski demikian, penerimaan PAD Kalteng masih relatif kecil dibandingkan besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, kata Edy, Gubernur Agustiar Sabran telah menegaskan bahwa mulai tahun 2026 arah pembangunan Kalteng akan fokus pada penguatan PAD. Salah satunya dengan mengalokasikan Rp100–150 miliar per kabupaten/kota, serta bantuan ke desa sebesar Rp250–500 juta.
“Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan memperkuat peran desa dalam pembangunan,” imbuhnya.
Baca Juga:
Edy juga menekankan pentingnya sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa agar program ini bisa berjalan maksimal. Menurutnya, kemandirian daerah hanya bisa terwujud jika semua pihak bergerak bersama.
“Kita harus bergandeng tangan agar Kalteng tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Potensi kita besar, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik,” ucapnya.
Rakor ini juga membahas berbagai isu lain, termasuk operasionalisasi Koperasi Merah Putih, penanganan sampah, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pengelolaan hutan adat. Namun, optimalisasi PAD menjadi salah satu agenda utama yang menjadi perhatian seluruh kepala daerah.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
