INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 28 Juli 2025. Rakor ini menjadi ajang penting evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran seluruh perangkat daerah.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, yang hadir mewakili Gubernur Agustiar Sabran, sekaligus membacakan sambutan tertulis Gubernur. Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa Rakor TEPRA bukan ajang mencari kesalahan, melainkan forum objektif untuk mencari solusi atas realisasi anggaran yang belum optimal.
“Rapat koordinasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan ataupun menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi merupakan ruang bersama untuk melakukan evaluasi objektif, membangun solusi, dan menyusun langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran,” tegasnya.
Data yang disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng, Akhmad Husain, menunjukkan bahwa per 30 Juni 2025, realisasi keuangan APBD Pemprov Kalteng baru mencapai 21,88 persen dari total pagu Rp10,22 triliun. Angka ini jauh dari target triwulan kedua yang ditetapkan sebesar 50 persen.
Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kabupaten/kota, dengan realisasi keuangan rata-rata sebesar 28,37 persen dari pagu Rp24,64 triliun, dan realisasi fisik sebesar 31,49 persen. Kendala teknis, penyesuaian sistem elektronik katalog, hingga instruksi efisiensi dari pemerintah pusat disebut sebagai penyebab utama rendahnya penyerapan.
Wagub Edy Pratowo menegaskan perlunya evaluasi mendalam dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah daerah, sembari mendorong percepatan penyerapan anggaran di triwulan berikutnya. “Seluruh OPD harus lebih serius, cepat, dan cermat dalam mengelola anggaran,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2025 merupakan awal dari pelaksanaan visi-misi Gubernur dan Wagub yang baru, sehingga perangkat daerah harus memaksimalkan kerja dan fokus pada program prioritas rakyat.
Rakor ini juga menjadi panggung pengingat bahwa realisasi anggaran bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pemprov berharap forum ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat serapan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
Rapat dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, kepala OPD, bupati dan wali kota se-Kalteng, serta seluruh unsur TEPRA dari Pemprov dan kabupaten/kota.
Editor: Andrian