INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalteng menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah serta percepatan pembangunan infrastruktur sebagai langkah kunci mendukung hilirisasi industri dan percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini mengemuka dalam Rakonreg PDRB Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida. (Selasa, 11 November 2025)
Asisten Ekbang Setda Provinsi Kalteng Herson B. Aden menyampaikan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi daerah mensyaratkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, komunikasi dan koordinasi harus diperkuat agar kebijakan efisiensi anggaran tidak bertentangan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kita perlu memperkuat komunikasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan, agar kebijakan efisiensi anggaran tetap sejalan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah,” tegasnya dalam forum tersebut.
Herson menilai ketergantungan ekonomi Kalteng pada sektor berbasis sumber daya alam membutuhkan strategi percepatan konektivitas wilayah, baik melalui infrastruktur transportasi maupun pengembangan kawasan ekonomi terpadu.
Ia menegaskan transformasi ekonomi tidak dapat ditunda, terutama karena sektor primer yang selama ini menjadi penopang ekonomi berada pada risiko tinggi akibat gejolak harga global dan ketergantungan pada pasar bahan mentah.
Selain strategi pembangunan makro, pemerintah menggarisbawahi urgensi percepatan pembentukan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PPED) di kabupaten yang belum membentuk, seperti Barito Utara, Katingan, Lamandau, Pulang Pisau, dan Seruyan.
“Pemerintah daerah diimbau segera melaksanakan Rapat Koordinasi PPED dan mempersiapkan kick off pengadaan barang/jasa secara serentak pada awal Januari 2026,” kata Herson.
Ia juga menegaskan, sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah harus segera disampaikan melalui laman resmi Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kebijakan.
Forum Rakonreg PDRB 2025 juga menghadirkan para pemangku kepentingan ekonomi nasional dan daerah, mulai dari Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, pejabat Bappenas RI, Kementerian Perindustrian RI, Bank Indonesia, hingga akademisi.
Melalui forum ini, Herson berharap arah strategi ekonomi Kalteng dapat sejalan dengan agenda pembangunan nasional menuju ekonomi hijau dan inklusif.
“Forum ini momentum memperkuat sinergi dan menyatukan visi agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menciptakan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Penulis Redha
Editor Andrian