Pemprov Kalteng dan OJK Sinergikan Langkah Akses Keuangan Daerah Lewat Coaching Clinic Triwulan III
Redha
31 Oktober 2025 6:29 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng menggelar Coaching Clinic Triwulan III Tahun 2025 sekaligus membahas rencana program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Eka Hapakat (AEH) Kantor Gubernur Kalteng, Jumat 31 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama memperluas akses keuangan masyarakat dan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mendorong inklusi keuangan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. TPAKD diharapkan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi daerah melalui sistem keuangan yang terbuka dan berkeadilan.
Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang evaluasi dan penyusunan strategi baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan masyarakat.
“Melalui Coaching Clinic ini, kami berharap setiap TPAKD Kabupaten dan Kota dapat melakukan self-assessment terhadap efektivitas program yang telah berjalan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam memperluas akses keuangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalteng terus berkomitmen mendukung keberlanjutan program TPAKD sebagai langkah nyata mempercepat pemerataan ekonomi daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada inklusi keuangan dan penguatan kapasitas kelembagaan TPAKD di setiap kabupaten dan kota.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, dalam sambutannya menyampaikan bahwa percepatan akses keuangan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai 4,99 persen year on year, dengan sektor pertanian serta industri pengolahan sebagai penyumbang utama.
Primandanu menjelaskan, OJK telah meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan penguatan akses keuangan nasional. Selain itu, OJK juga memperkenalkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang menjadi alat ukur capaian inklusi keuangan di tingkat daerah, termasuk Kalimantan Tengah.
“Tiga fokus utama dari kegiatan ini adalah mendorong pemerataan akses keuangan, memperkuat sinergi antar lembaga, serta meningkatkan literasi dan kemandirian finansial masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai, keberhasilan TPAKD tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh seberapa jauh masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara produktif.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif, di mana peserta dari TPAKD kabupaten dan kota berbagi pengalaman serta tantangan dalam menjalankan program peningkatan akses keuangan. Hasil dari sesi tersebut akan dirangkum menjadi rekomendasi untuk penyusunan rencana kerja TPAKD tahun 2026.
Forum ditutup dengan paparan arah kebijakan dan strategi bersama antara Pemprov Kalteng dan OJK dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Hadir dalam kegiatan ini menyampaikan lembaga jasa keuangan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan seluruh anggota TPAKD se-Kalimantan Tengah.
Penulis Redha
Editor Andrian
Berita Rekomendasi
