Pemkab Lamandau Bahas Nasib Tenaga Kontrak dengan DPRD

INTIMNEWS.COM, NANGA BULIK – Pemkab Lamandau mulai membahas rencana penghapusan tenaga kontrak (tekon) dengan DPRD setempat. Pasalnya, penghapusan tekon diyakini bakal bedampak, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sekda mengatakan, saat ini ada sebanyak 1.923 tekon di lingkup Pemkab Lamandau dengan porsi terbanyak 383 guru dan 172 kesehatan, sisanya tenaga teknis yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah.

“Dengan pemberhentian semua tekon pasti bakal berdampak dengan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik bisa terganggu,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, Muhamad Irwansyah saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD setempat. Kamis, (1/9/2022).

Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), lanjut Sekda, masih terbatas untuk sektor pertanian dan pendidikan. Dalam penerimaan terbaru untuk 42 guru pun, yang lolos seleksi hanya 21 orang. Kondisi itu menghadirkan tantangan tersendiri.

“Jika tekon ditiadakan, maka hal ini akan berpengaruh kepada pelayanan. Terutama bagi perangkat daerah yang berhubungan langsung kepada masyarakat. Terutama bidang kesehatan dan pendidikan,” ucap Irwansyah.

Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), lanjut Sekda, masih terbatas untuk sektor pertanian dan pendidikan. Dalam penerimaan terbaru untuk 42 guru pun, yang lolos seleksi hanya 21 orang. Kondisi itu menghadirkan tantangan tersendiri.

“Terkait PPPK ada ketidaksinkronan mengenai gaji. Seperti untuk penerimaan guru tadinya diperkirakan akan dibiayai Kemendikbud, ternyata dalam perjalanan tidak ada dukungan, sehingga menjadi beban bagi daerah,” ujar Sekda.

Dengan kondisi tersebut, Sekda meminta pemerintah pusat mempertimbangkan keputusan terkait penghapusan Tekon, pun demikian pihaknya mengaku akan tetap mengikuti regulasi yang ada.

Editor: Andrian