Pemkab Kotim Diminta Inovatif Hadapi Penurunan APBD 2026

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Tahun 2026 yang mengalami penurunan menjadi Rp1,9 triliun menjadi perhatian DPRD Kotim. Anggota Komisi I, M Kurniawan Anwar, menekankan pentingnya menjaga laju pertumbuhan ekonomi meski pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran.

Kurniawan menilai, penurunan APBD akan memaksa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyesuaian kegiatan. Namun, ia menekankan bahwa langkah efisiensi tidak boleh mengorbankan arah kebijakan yang pro rakyat dan mendorong pembangunan daerah.

“APBD 2026 sudah ditetapkan, dan itu artinya akan banyak penyesuaian di tiap OPD. Namun kami menekankan agar pemerintah daerah segera menentukan arah kebijakan yang tetap pro rakyat serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kurniawan, Rabu 29 Oktober 2025.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti perlunya akselerasi pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, percepatan kegiatan proyek strategis penting agar pembangunan tidak tertunda, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Baca Juga:

Lambatnya Listrik Pulau Hanaut, DPRD Kotim Desak PLN Cepat Realisasikan Janji

Selain itu, Kurniawan menekankan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyarankan BUMD lebih agresif membuka bidang usaha baru yang berpotensi menambah pendapatan daerah.

“BUMD harus digerakkan lebih aktif. Mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus membantu daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Dengan begitu, ekonomi masyarakat bisa ikut terdorong,” katanya.

Politisi PAN itu juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor. Kurniawan menilai, melibatkan pelaku usaha dalam merumuskan langkah strategis pembangunan dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.

Baca Juga:

DPRD Kotim Geram, Proyek Listrik Desa Tertahan Gara-gara Lambannya Izin Perusahaan

Kurniawan menekankan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus konsisten dan berbasis data, termasuk dalam menjaga inflasi tetap rendah. Dengan landasan yang kuat, pembangunan bisa berjalan merata di seluruh wilayah Kotim.

Menurutnya, APBD yang terbatas bukan berarti pembangunan harus terhenti, tetapi justru menjadi momentum bagi Pemkab untuk lebih inovatif dan efisien dalam memanfaatkan setiap sumber daya.

“Kita berharap pemerintah daerah bisa tetap fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. APBD 2026 mungkin lebih kecil, tetapi bukan alasan untuk menunda program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga:

PT BGA Siap Terbitkan Izin Melintas untuk Pembangunan Listrik PLN ke Desa Selucing

Editor: Andrian