Pemkab Kobar Siap Batasi Penjualan Antibiotik Tanpa Resep

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) akan segera mengeluarkan surat edaran resmi untuk membatasi penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas laporan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menemukan adanya praktik penjualan antibiotik bebas di sejumlah apotek dan toko obat di wilayah Kobar.

Sekretaris Daerah Kobar, Rody Iskandar, mengungkapkan bahwa laporan dari BPOM menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran antibiotik agar tidak disalahgunakan. “Kami tidak ingin terjadi penyalahgunaan yang berujung pada resistensi antibiotik, karena dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan masyarakat,” ujarnya, Selasa (20/5).

Rody menjelaskan bahwa edaran tersebut akan ditujukan khusus kepada seluruh pemilik apotek dan toko obat di Kobar. Melalui edaran ini, mereka diwajibkan untuk tidak menjual antibiotik kepada masyarakat tanpa resep resmi dari dokter. “Kami ingin memastikan bahwa obat-obatan ini digunakan secara bijak dan sesuai prosedur medis,” tegasnya.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi saat ini, di mana antibiotik seperti Amoxicillin bisa dengan mudah diperoleh tanpa pemeriksaan medis. Padahal, di banyak negara, antibiotik tergolong obat keras yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter. “Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlunya tindakan tegas dari kita semua,” tambah Rody.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemkab Kobar akan mengambil langkah preventif demi mencegah lonjakan kasus resistensi antibiotik yang bisa membahayakan masyarakat luas. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penggunaan antibiotik tanpa pengawasan medis.

Baca Juga:

Satpol PP Kobar Tertibkan Reklame Ilegal di Jalan Iskandar, Warga Diberi Waktu Bongkar Sendiri

Melalui kebijakan ini, Pemkab berharap penjualan antibiotik di Kobar bisa lebih terkendali, dan masyarakat menjadi lebih bijak dalam menggunakan obat-obatan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik dan meningkatkan kualitas layanan farmasi di daerah.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian