Pemkab Katingan Dukung Penguatan Sinergi Penanganan Konflik Sosial di Kalteng
Bitro
31 Oktober 2025 8:20 am
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Wakil Bupati Katingan, Firdaus,ST menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkor Kamtibmas) Kemenko Polhukam RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Rakor digelar di Ballroom Seruyan 3, Lantai 2, M Bahalap Hotel, Kota Palangkaraya, Kamis (30/10/2025). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, jajaran Forkopimda Provinsi, TNI, Polri serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Kedeputian Bidkor Kamtibmas Kemenko Polhukam menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mencegah dan menangani potensi konflik sosial di daerah. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat menjadi kunci utama menjaga stabilitas.
“Konflik sosial harus dicegah sedini mungkin melalui komunikasi dan deteksi dini di lapangan,” ujar perwakilan Kemenko Polhukam dalam sambutannya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus berupaya memperkuat jejaring koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan, penanganan konflik tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kalimantan Tengah memiliki keragaman suku, agama, dan budaya. Ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Karena itu, koordinasi dan sinergi harus terus kita tingkatkan,” kata Edy.
Wakil Bupati Katingan, Firdaus, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai langkah konkret memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi konflik sosial. Ia menilai, forum rakor seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dan strategi antardaerah.
“Pemkab Katingan tentu berkomitmen mendukung langkah pemerintah pusat dan provinsi dalam menjaga kondusivitas wilayah. Komunikasi lintas instansi di tingkat lokal juga terus kami dorong,” tutupnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
