Pemkab dan DPRD Katingan Bahas KUA-PPAS 2026, Fokus Transparansi Anggaran
Bitro
3 November 2025 8:03 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan dilakukan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Katingan, Senin (3/11/2025).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Katingan, Christian Rain, yang mewakili Bupati Katingan. Ia bersama jajaran TAPD memaparkan arah kebijakan pembangunan serta prioritas program yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBD tahun 2026.
Dalam paparannya, Christian Rain menekankan pentingnya penyusunan KUA-PPAS yang realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kebijakan anggaran harus memperhatikan kondisi keuangan daerah serta capaian pembangunan yang telah diraih sebelumnya.
“Penyusunan KUA-PPAS perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan anggaran,” ujar Christian Rain dalam rapat tersebut.
Christian juga menyebut, pembahasan bersama DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap, proses diskusi ini dapat menghasilkan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif terkait arah kebijakan fiskal tahun 2026.
Sementara itu, pimpinan Banggar DPRD Kabupaten Katingan menilai kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama dalam mewujudkan anggaran yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Banggar juga mendorong agar Pemkab Katingan terus memperkuat perencanaan berbasis kinerja. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan pemerintah dapat diukur hasilnya serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat kerja yang berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif itu diisi dengan berbagai masukan dari anggota dewan terkait prioritas pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur pedesaan.
“Sebagai hasil sementara, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembahasan teknis KUA-PPAS pada sesi berikutnya sebelum ditetapkan secara resmi sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
