Pemkab Barito Utara-Kejari Sepakati Pendampingan Hukum untuk PAD dan Aset Daerah

INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat langkah penegakan tata kelola pemerintahan dengan menandatangani kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri Barito Utara terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset, serta optimalisasi pendapatan daerah. Penandatanganan berlangsung di Aula A Sekretariat Daerah, Selasa (11/11/2025).

Kesepakatan tersebut menjadi landasan kerja sama strategis antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, tertib, serta taat hukum, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Bupati Barito Utara H Shalahuddin menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara. Menurutnya, sinergi dengan kejaksaan diperlukan agar setiap langkah penanganan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, ruang lingkup kesepakatan mencakup koordinasi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset negara dan daerah, pengamanan pembangunan strategis, penertiban perizinan lintas sektor, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga:

Malam Ta’aruf Jadi Awal Hangat MTQH XXXIII di Barito Utara

Shalahuddin menyoroti bahwa optimalisasi PAD masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Berbagai hambatan, mulai dari aspek regulasi hingga rendahnya kepatuhan wajib pajak, kerap menghambat upaya peningkatan pendapatan.

Melalui pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Barito Utara, ia berharap hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan pendekatan hukum yang tegas namun tetap mengedepankan pembinaan dan pencegahan.

Selain PAD, pemulihan aset daerah dan negara juga menjadi perhatian utama. Bupati menilai, aset daerah memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dijaga agar tidak disalahgunakan atau kehilangan nilai manfaatnya.

Baca Juga:

Bimtek OSS Dorong Investasi Transparan di Barito Utara

Ia menegaskan, kesepakatan ini menjadi payung hukum bagi seluruh perangkat daerah untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di akhir sambutannya, Shalahuddin berharap kerja sama tersebut mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat kepatuhan terhadap prinsip hukum, serta mendorong pengelolaan pendapatan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Baca Juga:

Pemkab Latih Pelaku UMKM Manfaatkan Teknologi Digital

(SHP/Andrian)