Pemkab Barito Utara Dorong Transparansi Anggaran Lewat Entry Meeting Audit Keuangan Daerah
Maulana Kawit
14 Oktober 2025 5:56 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari tahap awal audit kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah penting bagi Pemkab Barito Utara dalam memperkuat pengawasan internal serta memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Dalam sambutan Bupati Barito Utara yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Drs. Muhlis, disampaikan bahwa Entry Meeting merupakan momen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPK.
“Belanja daerah merupakan instrumen vital dalam pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib administrasi dan berorientasi pada hasil,” ujar Muhlis dalam sambutannya.
Baca Juga:
Ia menekankan bahwa pelaksanaan Entry Meeting bukan sekadar formalitas, melainkan langkah awal penting dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas publik.
Muhlis menjelaskan, Entry Meeting berfungsi sebagai wadah koordinasi awal untuk menyamakan persepsi antara tim pemeriksa BPK dan seluruh perangkat daerah terkait ruang lingkup audit serta kebutuhan dokumen pendukung.
Ia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Barito Utara agar bersikap kooperatif, transparan, dan proaktif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Saya minta kepada setiap perangkat daerah untuk memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa BPK. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” tegasnya.
Muhlis menambahkan, sikap terbuka dan kerja sama yang baik dari seluruh pihak akan membantu mempercepat proses audit serta memastikan hasil pemeriksaan berjalan objektif dan konstruktif.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Nurul Huda, menegaskan bahwa audit kepatuhan ini dilakukan untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan penggunaan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Ini merupakan bagian dari persiapan audit kepatuhan. Kami berharap kerja sama yang solid antara tim BPK dan perangkat daerah dapat menghasilkan audit yang objektif dan menjadi dasar pengambilan kebijakan fiskal yang lebih baik ke depannya,” jelas Nurul.
Ia menambahkan, hasil audit nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Pemkab Barito Utara berkomitmen menjadikan kegiatan audit ini bukan semata penilaian administrasi, tetapi juga sebagai refleksi terhadap efektivitas pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan BPK, diharapkan Barito Utara dapat terus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang baik demi mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.
Penulis : Saleh
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
