Pemerintah Pusat Dorong Langkah Terpadu Hadapi Karhutla di Kalteng

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BMKG, dan BNPB mendorong langkah terpadu untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2025, di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis, 7 Agustus 2025.

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa KLHK memiliki peran penting dalam mengendalikan karhutla sesuai arahan Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025. “Kami memberikan arah kebijakan, mengendalikan pelaksanaan tugas, hingga melaporkan kepada Presiden,” ujarnya.

Menteri Hanif juga menekankan pentingnya komunikasi publik dan edukasi masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia mengungkapkan bahwa wilayah Kalteng memiliki lahan gambut yang luas, mencapai 4,67 juta hektare atau 30,44% dari total wilayah.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan hingga 4 Agustus 2025, tercatat 1.317 titik panas (hotspot) di Kalteng. Sebanyak 326 kejadian karhutla telah membakar sekitar 451 hektare lahan. Sebagian besar kebakaran terjadi di lahan mineral dan konsesi perusahaan.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Perkuat Kolaborasi dengan Yayasan BOS Lestarikan Habitat Orangutan

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menambahkan bahwa cuaca menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kemungkinan besar akan dilakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) karena potensi pertumbuhan awan hujan di Kalteng cukup tinggi.

“Curah hujan sejak awal Agustus juga mendukung pelaksanaan OMC,” jelas Dwikorita. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tinggi muka air tanah (TMAT) saat ini cukup rawan, dengan 17% stasiun dalam kategori rawan dan 2% berbahaya.

Menurutnya, pembasahan lahan gambut perlu segera dilakukan sebagai langkah pencegahan. BMKG juga memprediksi pada tanggal 8–9 Agustus tingkat kemudahan terbakar akan meningkat drastis di wilayah selatan dan tengah Kalteng.

Baca Juga:

Pelatihan ISPO Perkuat Kapasitas dan Akses Pasar bagi Pekebun Sawit Kalteng

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan kepada Pemprov Kalteng, termasuk motor Karhutla roda dua dan tiga, pompa jinjing, alat pelindung diri, dan SCBA M1 untuk petugas di lapangan.

Sebagai penutup rangkaian rapat, seluruh peserta yang terdiri dari Forkopimda, bupati/wali kota se-Kalteng, dan instansi terkait menandatangani kesepakatan bersama dalam penanggulangan karhutla 2025.

Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dan koordinasi dari pemerintah pusat.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Genjot Sertifikasi ISPO untuk Perkebunan Sawit Rakyat

Dengan kolaborasi yang kuat dan strategi berbasis data, diharapkan Kalteng bisa lebih siap dalam menghadapi musim kemarau 2025 dan menekan jumlah kejadian karhutla secara signifikan.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Ajak Generasi Muda Perkuat Persatuan dan Supremasi Sipil di Era Digital