INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, dalam rapat pembahasan RPJMD bersama DPRD Kalteng, Rabu 16 Juli 2025.
Yuas menyatakan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya difokuskan untuk menarik investasi besar, melainkan juga memastikan bahwa petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah daerah.
“Kita ingin petani dan pelaku usaha lokal berada di pusat program pembangunan. Mereka yang harus kita bantu dan perkuat,” tegas Yuas di hadapan anggota legislatif.
Ia menjelaskan bahwa RPJMD akan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan, bukan hanya objek. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat akar rumput.
Salah satu strategi yang disampaikan Yuas adalah penerapan zonasi pembangunan yang disesuaikan dengan potensi daerah. Ia mencontohkan wilayah timur Kalteng yang akan difokuskan pada pengembangan energi baru terbarukan serta ketahanan pangan.
“Zona ini harus dikelola dengan pendekatan pemberdayaan, bukan eksploitasi,” katanya.
Lebih lanjut, Yuas menyebutkan bahwa pemerintah provinsi akan mengintensifkan program intervensi ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah. Program ini mencakup pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Ia menilai bahwa penguatan sektor riil, terutama pertanian, perikanan, dan UMKM, akan menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah akan diminta merancang program yang selaras dengan arah kebijakan pemberdayaan ini.
“Ke depan, kita ingin melihat adanya keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Jangan hanya mengejar angka, tapi tidak terasa manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.
Yuas berharap dokumen RPJMD yang sedang dibahas bersama DPRD Kalteng benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah dengan tetap menjaga prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala agar pelaksanaan program tidak melenceng dari tujuan utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Editor: Andrian