Pembangunan Masih Lambat, DPRD Desak OPD Tancap Gas
Bitro
12 Juni 2025 5:29 pm
.
2 min read
INTIMNWS.COM, KASONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan mendorong pemerintah daerah setempat untuk segera menuntaskan pelaksanaan seluruh proyek pembangunan pada tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD Katingan, Marwan Susanto, menekankan pentingnya percepatan realisasi proyek, mengingat tahun anggaran telah memasuki pertengahan tahun. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) lebih giat menjalankan agenda pembangunan.
“Ini sudah triwulan kedua 2025. Saya minta OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan meningkatkan progres pekerjaan proyek pembangunan mereka,” ujar Marwan kepada wartawan di Kasongan, Kamis, 12 Juni 2025.
Marwan menambahkan, percepatan proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan fisik harus menjadi prioritas setiap OPD. Ia menilai, lambannya proses di awal tahun seharusnya tidak menjadi alasan untuk keterlambatan pelaksanaan.
“Beberapa pekerjaan, termasuk lelang dan pelaksanaannya, harus segera diselesaikan. Target kita, seluruh kegiatan pembangunan fisik harus rampung seratus persen dalam tahun ini,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengingatkan para rekanan pelaksana proyek untuk mematuhi tenggat waktu yang tercantum dalam surat perjanjian kerja (SPK) yang telah disepakati.
“Kontraktor harus bekerja cepat, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan menjaga mutu pembangunan. Itu mutlak,” tegas Marwan.
Ia menyatakan, komitmen terhadap waktu dan kualitas menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik di daerah.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Marwan meminta OPD pengampu kegiatan teknis turut melakukan pengawasan secara intensif di lapangan. Menurut dia, pengawasan ketat sangat diperlukan guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis.
Baca Juga:
“OPD jangan hanya menunggu laporan. Mereka harus turun langsung untuk memastikan pekerjaan sesuai rencana,” katanya.
Marwan juga menyoroti perlunya koordinasi aktif antara pemerintah daerah dan mitra pelaksana, agar tidak ada hambatan administratif maupun teknis di lapangan.
Menurut dia, keterlambatan realisasi proyek akan berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan harapan masyarakat terhadap pembangunan.
“Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tapi realisasi fisik tidak maksimal. Ini akan merugikan masyarakat,” ujar dia.
Ia memastikan, DPRD Kabupaten Katingan akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan fisik di tahun 2025.
“Kami siap mengawal dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan agar benar-benar memberi manfaat nyata,” ucap Marwan.
Pemerintah daerah, kata dia, harus menjadikan tahun 2025 sebagai momentum percepatan pembangunan demi menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan harus terasa dan terlihat. Jangan sekadar tertulis di atas kertas,” tutupnya.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
