P3APPKB Kalteng Dorong Transparansi Pemerintahan Lewat Digitalisasi Layanan Publik
Ahmad Suhairi
17 Oktober 2025 3:38 pm
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Linae Victoria Aden, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan pemerintahan yang transparan.
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban formal, tapi bagian dari perubahan budaya kerja menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Linae dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Kalteng, di Aula Kanderang Tingang, Kantor Diskominfosantik Kalteng, Kamis 16 Oktober 2025.
Ia menuturkan, Dinas P3APPKB terus memperkuat tata kelola informasi publik dengan mengedepankan digitalisasi layanan agar masyarakat dapat mengakses data dan informasi dengan cepat, mudah, dan terpercaya.
“Digitalisasi adalah kunci utama. Kami ingin masyarakat bisa mendapatkan informasi tanpa hambatan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat,” tambahnya.
Dalam paparannya, Linae juga memperkenalkan sejumlah inovasi digital yang dikembangkan oleh dinasnya, seperti Portal Layanan PPID, aplikasi SIAP BASANAN, layanan LaPAK (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan), serta PUSPAGA Digital sebagai platform edukasi dan konsultasi daring bagi keluarga.
Selain memperkuat sistem digital, Linae menilai literasi digital masyarakat juga sangat penting agar publik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi mampu memanfaatkan teknologi secara bijak.
“Kami berupaya membangun kesadaran masyarakat melalui konten edukatif berbasis infografis dan video. Literasi digital adalah bagian dari pemberdayaan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan lintas sektor. Karena itu, Dinas P3APPKB terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga dan instansi untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memperluas jangkauan pelayanan publik yang inklusif.
“Kolaborasi adalah kunci. Dengan bekerja bersama, kita bisa memastikan keterbukaan informasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Linae berharap kegiatan Monev ini menjadi ruang pembelajaran bagi seluruh badan publik di Kalteng dalam membangun budaya transparansi.
“Monev bukan sekadar ajang penilaian, tapi wadah berbagi praktik baik. Semoga semangat transparansi dan inovasi ini terus tumbuh di seluruh instansi di Kalteng,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif antara peserta dan tim penilai yang membahas tantangan serta peluang peningkatan keterbukaan informasi publik di era digital.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
