Optimalisasi Peran BUMD Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah
Intim News
20 Oktober 2025 4:35 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lokomotif ekonomi daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Hal itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Perkebunan dan Kehutanan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng. (Senin, 20 Oktober 2025).
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah se-Kalteng, Leonard menyampaikan bahwa penguatan BUMD merupakan strategi penting untuk menjaga kestabilan fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan pusat yang turut memengaruhi komponen penerimaan daerah. Menurutnya, optimalisasi BUMD menjadi bagian dari reformasi struktural yang harus dijalankan secara konsisten.
Leonard menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalteng memiliki tiga BUMD, yakni PT Bank Kalteng, PT Jamkrida, dan PT Banama Tingang Makmur, yang berperan strategis untuk mendukung likuiditas pembangunan sekaligus menjadi instrumen penguatan kemandirian ekonomi. Namun demikian, peran ketiganya masih harus diperluas melalui tata kelola yang transparan dan profesional.
“BUMD harus menjadi daya ungkit ekonomi daerah, bukan hanya struktur birokrasi bisnis yang berjalan normatif. Perlu inovasi, produktivitas, dan keberanian masuk pada sektor riil yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan BUMD harus diarahkan pada pembiayaan sektor produktif, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan UMKM. Arah pembangunan ekonomi, katanya, tidak boleh hanya bergantung pada pendapatan berbasis komoditas tanpa nilai tambah.
Leonard juga meminta agar seluruh pemangku kepentingan menyusun langkah konkret pasca rapat koordinasi, bukan berhenti pada wacana dan seremonial belaka. Ia menekankan pentingnya rekomendasi strategis yang dapat segera diimplementasikan oleh kabupaten/kota dan pemilik kepentingan industri.
Selain itu, Leonard menyoroti urgensi penegakan aturan terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, keberpihakan pemerintah harus berpihak pada kepentingan publik serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan kesejahteraan luas, bukan hanya keuntungan korporasi.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang menjadi hak daerah benar-benar diterima dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh ada ruang toleransi bagi pelanggaran kewajiban pajak dan izin operasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan data dan digitalisasi dalam pengawasan serta pengelolaan PAD. Tanpa basis data terpadu, katanya, pemerintah akan kesulitan mengukur tingkat kontribusi sektor industri dan merancang kebijakan fiskal yang efektif.
Mengakhiri sambutannya, Leonard berharap rapat koordinasi tersebut mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang terukur dan berorientasi hasil nyata, sehingga membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih kuat, transparan, dan berkelanjutan. “Rakor ini bukan sekadar pertemuan teknis, tetapi momentum mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
