Muhajirin Desak BUMD Kalteng Hentikan Bisnis Tak Produktif
Intim News
23 Oktober 2025 11:23 am
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melakukan evaluasi besar-besaran terhadap arah bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya yang bergerak di sektor perhotelan.
Ia menilai keberadaan BUMD di bidang tersebut tidak efektif dan cenderung hanya menyedot anggaran tanpa memberi nilai tambah bagi masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhajirin menegaskan, dunia usaha perhotelan jauh lebih ideal dikelola oleh pihak swasta karena mekanisme pasar, efektivitas manajemen, dan strategi bisnis di sektor tersebut menuntut kecepatan, kreativitas, serta fleksibilitas tinggi. Sementara itu, BUMD sebagai entitas milik pemerintah memiliki keterikatan regulasi yang dinilai menghambat pengembangan bisnis secara optimal.
Menurutnya, jika sektor perhotelan terus dipertahankan sebagai portofolio BUMD, maka potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh daerah justru berisiko hilang akibat pengelolaan yang tidak kompetitif. Ia mengingatkan bahwa mandat pembentukan BUMD bukan untuk menyaingi swasta, melainkan mengisi ruang ekonomi yang benar-benar membutuhkan peran negara.
“Kalau dijalankan oleh swasta, peluang berkembang lebih besar. BUMD sebaiknya diarahkan pada bidang usaha yang punya prospek jangka panjang dan memberikan kontribusi langsung terhadap PAD,” tegasnya, Kamis, 23 Oktober 2025.
Ia menilai, orientasi bisnis BUMD harus berbasis manfaat ekonomi yang terukur dan tidak hanya mempertahankan keberadaan perusahaan tanpa arah.
Contoh sektor yang dianggap layak digarap BUMD menurut Muhajirin adalah pengolahan hasil perkebunan, seperti pendirian pabrik mini CPO di wilayah sentra kelapa sawit. Ia menyebutkan, langkah tersebut tidak hanya membuka peluang industri hilir sawit di daerah, tetapi juga berdampak langsung bagi kesejahteraan petani karena nilai jual tandan buah segar (TBS) akan meningkat saat diolah di dalam daerah.
Muhajirin berpendapat, bila BUMD mampu mengambil peran strategis di sektor yang dekat dengan basis ekonomi masyarakat, maka roda pertumbuhan daerah dapat bergerak lebih kuat. Ia mengingatkan bahwa BUMD bukan sekadar simbol identitas pemerintah, melainkan instrumen ekonomi untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pada tahun berjalan belum ada tambahan penyertaan modal untuk dua BUMD milik Pemprov Kalteng. Keputusan itu dinilai tepat karena menurutnya, penambahan modal tidak boleh dilakukan tanpa kejelasan arah bisnis dan proyeksi hasil usaha. Pemerintah daerah disebut masih menunggu kepastian kebijakan fiskal dalam pembahasan APBD 2026.
“Kita ingin penyertaan modal tidak hanya berorientasi penyelamatan operasional. Harus ada perencanaan bisnis yang matang, strategi yang realistis, dan target yang jelas. Jangan sampai BUMD hanya hidup untuk membayar gaji pegawai dan biaya rutin,” ujar Muhajirin.
Ia mendorong Pemprov Kalteng serta pemerintah kabupaten/kota untuk berani berinovasi merancang badan usaha yang benar-benar memiliki daya saing. Menurutnya, banyak sektor ekonomi potensial, seperti pertanian modern, energi terbarukan, pengolahan komoditas, hingga distribusi panga yang lebih membutuhkan kehadiran negara dibandingkan sektor perhotelan.
Mengakhiri keterangannya, Muhajirin menyampaikan harapan agar BUMD ke depan mampu tumbuh menjadi perusahaan yang mandiri, sehat, dan membanggakan daerah. “Kita ingin BUMD menjadi pemain ekonomi strategis yang mampu menyetarakan Kalteng dengan daerah maju lain. Bukan sekadar bertahan, tetapi membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Editor: Andrian
