
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menyusun strategi komunikasi baru. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) kini menjadikan media sosial sebagai garda terdepan untuk menjangkau publik.
Langkah ini merespons arus informasi digital yang kian deras. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, hingga YouTube, dijadikan sarana utama menyampaikan informasi pemerintahan secara cepat, luas, dan interaktif.
Namun bagi Diskominfosantik, kehadiran di media sosial bukan sekadar hadir dan mengunggah. Mereka ingin hadir sebagai institusi yang mendengar, menanggapi, dan membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
“Kami tidak hanya menyampaikan informasi satu arah. Komitmen kami adalah berinteraksi, menjawab komentar, dan menyikapi isu-isu yang berkembang,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Edi Juardi, Senin, 16 Juni 2025.
Edi menyampaikan itu saat membuka Bimbingan Teknis Penulisan Berita dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah di Hotel Neo Palma, Palangka Raya. Kegiatan ini dihadiri sekitar 90 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah.
Para peserta terdiri atas pranata humas, kontributor berita dari kanal resmi pemerintah, dan para admin akun media sosial milik instansi pemerintahan. Mereka dilatih untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan informasi digital.
Bagi Diskominfosantik, penguatan kapasitas ini penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan ke publik tetap faktual, edukatif, dan bertanggung jawab. Informasi pemerintah harus bisa dipercaya.
“Media sosial adalah ruang publik baru. Di sanalah opini terbentuk, persepsi masyarakat terhadap pemerintah dibangun,” kata Edi. Ia menyebutkan pentingnya narasi yang kuat agar pesan pemerintah tidak tenggelam dalam banjir informasi digital.
Edi juga mengingatkan bahwa kecepatan dalam menyampaikan informasi kini bukan lagi satu-satunya kunci. Yang lebih penting adalah bagaimana narasi itu mampu menggerakkan, menjelaskan, dan menyambungkan pemerintah dengan publik.
“Kita harus menjaga idealisme jurnalistik di tengah tuntutan sebagai corong informasi lembaga. Akun pemerintah harus menjadi sumber informasi yang tidak hanya cepat, tapi juga bertanggung jawab,” ucapnya.
Langkah ini sejalan dengan transformasi digital yang tengah digencarkan oleh pemerintah pusat. Pemprov Kalteng ingin menjadikan kanal digital sebagai jembatan komunikasi yang efisien dan terbuka.
Diskominfosantik ingin mendekatkan pemerintah dengan warga melalui ruang digital yang aktif dan responsif. Setiap komentar, reaksi, atau isu yang muncul di media sosial, kata Edi, harus dijawab dengan keterbukaan.
Hal itu bukan hanya strategi komunikasi, tetapi bagian dari pembangunan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Respons cepat atas isu yang muncul bisa mempersempit jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Warganet sekarang tidak ingin menunggu klarifikasi dari konferensi pers. Mereka mencari jawaban langsung di kolom komentar,” ujarnya. Karena itu, admin pemerintah harus mampu menanggapi secara tangkas dan lugas.
Dengan pendekatan ini, Pemprov Kalteng berharap bisa membentuk ekosistem komunikasi publik yang lebih sehat. Media sosial bukan hanya etalase, melainkan ruang dialog.
(MMC/Maulana Kawit)