Mahasiswa dan Warga Kobar Kepung DPRD, Protes Kriminalisasi Kades hingga Desak UU Perampasan Aset

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Puluhan mahasiswa bersama masyarakat sipil Kotawaringin Barat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kobar, Jumat (12/9) sore. Massa datang beriringan sambil membentangkan spanduk dan poster tuntutan.

Sesampainya di gerbang DPRD, massa sempat berhadapan dengan aparat keamanan yang berjaga. Namun dorongan kuat mahasiswa membuat mereka akhirnya bisa masuk ke halaman kantor DPRD. Di sana, orasi langsung digelar di hadapan para pimpinan dewan.

Dalam orasi, sejumlah mahasiswa menyinggung kasus yang menimpa Kepala Desa Tempayung. Mereka menilai sang kades mengalami kriminalisasi hingga akhirnya mendekam di penjara.

“Kami turun bukan ikut-ikutan, tapi sebagai masyarakat kritis yang peduli dengan persoalan rakyat,” ujar Budi Baskoro, salah satu orator.

Baca Juga:

Porprov Kalteng 2026 di Kobar Bakal Meriah, Mini Soccer Jadi Cabor Baru

Selain itu, massa juga mendesak DPRD Kobar lebih peka terhadap masalah sosial yang dirasakan warga. Mereka menilai wakil rakyat harus hadir sebagai corong aspirasi, bukan hanya duduk di kursi empuk tanpa mendengar keluhan masyarakat.

Dari koalisi masyarakat sipil, ada 10 tuntutan yang mereka ajukan. Mulai dari desakan pengesahan Undang-undang Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi, hingga usulan penurunan gaji dan tunjangan anggota DPRD agar maksimal hanya 5 kali UMR.

Tuntutan lainnya yakni penyelesaian konflik agraria di Kalimantan Tengah, penarikan aparat dari kebun sawit dan tambang, serta penolakan perpanjangan HGU perusahaan sawit tanpa persetujuan masyarakat. Mereka juga meminta agar lahan sitaan Satgas PKH dari perusahaan dikembalikan kepada rakyat.

Baca Juga:

Resmi Masuk KONI, Sekda Kobar Apresiasi KSMI: Turnamen U-45 Jadi Ajang Silaturahmi

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kobar Mulyadin bersama jajaran pimpinan dewan hadir menemui massa. Ia mengapresiasi keberanian mahasiswa dan masyarakat sipil menyuarakan keadilan. “Semua tuntutan kami terima, dan untuk yang menjadi kewenangan pusat akan kami kawal bersama,” tegasnya

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

Baca Juga:

Karhutla di Kumai: 10 Hektar Lahan Terbakar, Pemadaman Terkendala Akses dan Air