Kontribusi BUMD Dinilai Masih Rendah, Baru Capai 32,21 Persen dari Target
Redha
10 Juni 2025 4:09 pm
.
2 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Wakil Gubernur Edy Pratowo yang membacakan sambutan Gubernur Kalteng menyoroti rendahnya kontribusi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Selasa 10 Juni 2025.
“Kontribusi pendapatan dari pengelolaan kekayaan daya rakyat yang dipisahkan baru mencapai 32,21% dari target. Ini akan menjadi perhatian serius kita,” tegas Edy Pratowo saat menyampaikan pendapat Pemprov Kalteng terhadap tanggapan Fraksi DPRD Provinsi Kalteng.
Dijelaskan pula bahwa saat ini Pemprov tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD. Evaluasi ini mencakup audit terhadap model bisnis, perbaikan tata kelola, serta perumusan langkah transformasi kelembagaan, agar BUMD mampu berkontribusi secara signifikan, berkelanjutan, dan akuntabel.
Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng juga berupaya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik dan distribusi barang, khususnya dalam mendukung pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi positif.
“Pemerintah Provinsi Kalteng berusaha meningkatkan pengembangan kawasan strategis yang berkaitan langsung dengan distribusi barang,” ujar Edy.
Wagub Kalteng, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalteng juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng terus meningkatkan efektivitas belanja sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi daerah.
Salah satu indikator keberhasilan adalah meningkatnya belanja bantuan sosial yang mencapai lebih dari 7 kali lipat dibandingkan tahun 2023.
“Bantuan sosial ini efektif sebagai perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin,” kata Edy.
Bantuan yang diberikan mencakup program usaha ekonomi produktif bagi warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta bantuan langsung dana bagi hasil dari dana reboisasi.
Selain itu, Edy menjelaskan bahwa belanja barang dan jasa sebesar Rp2,24 triliun tidak hanya dialokasikan untuk kebutuhan rutin aparatur, tetapi juga diarahkan pada pembangunan strategis seperti infrastruktur jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas publik lainnya yang langsung berdampak kepada masyarakat.
“Belanja barang dan jasa tidak semata-mata untuk kegiatan rutin, tapi juga untuk pembangunan gedung, jalan, jaringan irigasi, hingga belanja jasa yang langsung diterima oleh masyarakat,” jelasnya.
Edy juga menambahkan bahwa Pemprov Kalteng terus memperkuat pengelolaan aset dan kewajiban daerah dengan peningkatan kapasitas SDM, pelatihan pengurus barang milik daerah, serta evaluasi menyeluruh dalam perencanaan pembangunan pasca transisi kepemimpinan.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
