SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke depo sampah yang berada di samping SMPN 3 Sampit, Selasa (18/11/2025).
Sidak ini dilakukan untuk memastikan kondisi terbaru depo setelah adanya laporan perbaikan yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Depo sampah tersebut selama ini menjadi sorotan karena keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan warga sekitar, khususnya proses belajar mengajar di sekolah yang letaknya hanya beberapa meter dari lokasi pembuangan.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, mengatakan pengecekan langsung diperlukan agar DPRD memperoleh gambaran nyata di lapangan sebelum menentukan langkah tindak lanjut, baik dari sisi anggaran maupun pengawasan.
Menurutnya, depo sampah ini sudah lama menjadi keluhan berbagai pihak, terutama SMPN 3 Sampit, yang merasakan dampak paling besar dari keberadaan tempat pembuangan tersebut.
Dalam peninjauan yang dilakukan bersama sejumlah anggota Komisi II, kondisi depo memang terlihat lebih tertata dibanding beberapa bulan lalu. Namun, Akhyannoor menegaskan masih banyak hal yang harus dibenahi.
“TPS ini memang lebih baik, bau juga sudah berkurang, tetapi perbaikan menyeluruh seperti atap, lantai, hingga alat pencacah tetap harus dilakukan,” ujar Akhyannoor di lokasi.
Ia memastikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan anggaran renovasi depo sampah itu dalam pembahasan APBD 2026, karena kondisi yang ada saat ini belum memenuhi standar sanitasi yang ideal.
Komisi II juga meminta DLH menata ulang jadwal piket petugas di depo agar tidak hanya bertumpu pada satu orang. Selain itu, penyemprotan disinfektan rutin diminta dilakukan baik saat sampah baru datang maupun ketika depo sedang kosong.
Setelah meninjau depo, rombongan Komisi II yang terdiri dari Akhyannoor, Supian Hadi, Hendra Sia, Zainuddin, Andi Lala, Pardamean Gultom, dan Seto Hadi melanjutkan kunjungan ke SMPN 3 Sampit untuk mendengarkan langsung keluhan dari pihak sekolah.
Kepala SMPN 3 Sampit, Siti Hadijah, menyampaikan bahwa kondisi depo mulai membaik setelah pihak sekolah mengajukan laporan resmi pada September 2025. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan masih belum tuntas.
“Dulu bau sangat mengganggu, terutama bagi siswa baru. Setelah pintu kanan ditutup, sampah tidak lagi meluber, tapi persoalan sanitasi masih ada. Kami berharap penyemprotan disinfektan benar-benar rutin dilakukan,” jelas Hadijah.
Ia juga mengungkapkan bahwa lahan tempat depo berada merupakan aset sekolah yang pernah dihibahkan kepada pemerintah daerah. Lahan tersebut sebelumnya merupakan tribun eks MTQ yang kemudian dialihfungsikan menjadi depo sampah.
Hadijah menambahkan, siswa kelas 7 menjadi kelompok yang paling terdampak jika cuaca panas. Aroma menyengat dari depo kerap masuk ke ruang kelas yang berada paling dekat dengan lokasi pembuangan.
Komisi II menilai masukan dari pihak sekolah sebagai bagian penting untuk menentukan arah rekomendasi. Mereka menilai perbaikan sanitasi perlu dilakukan segera agar kenyamanan belajar tidak kembali terganggu.
Dengan adanya sidak ini, DPRD Kotim berharap deposampah tidak hanya mengalami perbaikan fisik, tetapi juga pengelolaan yang lebih profesional agar tidak lagi menjadi sumber keluhan masyarakat. (JMY)