Komisi I DPRD Kotim Pastikan 12 Desa Masuk Program Listrik 2025
Intim News
24 November 2025 11:06 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Mempercepat pemerataan listrik di Kotawaringin Timur kembali dibahas serius dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi I DPRD Kotim, Senin, 24 November 2025. Dalam pertemuan itu, DPRD menghadirkan PLN Kalteng, sejumlah perusahaan besar swasta, serta perangkat daerah untuk mengurai hambatan yang membuat sejumlah desa belum teraliri listrik.
Dari paparan PLN, sebanyak 12 desa dipastikan masuk program pembangunan jaringan listrik 2025 dan ditargetkan rampung pada Maret 2026. Desa-desa itu tersebar di dua kecamatan: 10 desa di Bukit Santuai termasuk Tumbang Batu, Luwuk Bagantung, Tumbang Tawan, hingga Tumbang Saluang—dan dua desa di Cempaga Hulu, yakni Selucing dan Tumbang Koling.
Ketua Komisi I, Angga Aditya Nugraha, mengatakan rapat ini meneguhkan satu kesimpulan: persoalan keterlambatan elektrifikasi bukan disebabkan minimnya anggaran, melainkan terseok pada perizinan dan infrastruktur pendukung di lapangan. Dua faktor itu kerap menjadi “leher botol” dalam pembangunan jaringan.
Angga menyebut Sekretariat Daerah Kotim memastikan bahwa perizinan kini bisa diproses dan tidak lagi menjadi penghambat teknis. “Alhamdulillah hari ini semua pihak berkumpul. Kendalanya jelas, izinnya sudah disetujui, sehingga PLN bisa segera memulai pembangunan,” katanya.
Meski ada progres, Angga mengingatkan bahwa masih terdapat 25 desa di Kotim yang belum menikmati listrik. Tahun ini memang 12 desa masuk program, namun ia menargetkan seluruh desa masuk cakupan pembangunan pada tahun berikutnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran perusahaan di sekitar desa dalam mempercepat elektrifikasi. Dalam rapat itu, empat perusahaan di Mentaya Hulu menyatakan siap mendukung penyediaan listrik bagi desa terdekat—sebuah terobosan yang sebelumnya pernah mandek karena masalah izin perusahaan.
“Empat perusahaan hadir dan setuju membantu. Ada dua opsi: mengikuti jaringan PLN atau memanfaatkan suplai daya dari perusahaan,” ujar Angga. Ia menilai opsi kedua lebih realistis, mengingat infrastruktur listrik di wilayah tersebut masih terbatas.
Skema penyaluran listrik melalui perusahaan, kata Angga, memungkinkan dengan menambah kapasitas daya yang kemudian disalurkan ke desa tak terjangkau. “Yang penting listrik sampai dan masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.
Sementara itu, untuk Pulau Hanaut, pemerintah tetap menempatkan skema jaringan PLN sebagai pilihan utama. Anggarannya sudah tersedia, sehingga tidak ada alasan untuk kembali menunda pembangunan.
Manager PLN UP2K Kalteng, Sugianto, menambahkan bahwa 12 desa di Kotim merupakan bagian dari 33 desa yang tengah dikejar penyelesaiannya secara serentak di Kalimantan Tengah. “Target penyelesaiannya Maret 2026,” ujarnya.
Menurut Sugianto, rasio elektrifikasi desa di Kalteng masih berada di angka 83,39 persen. Dari 14 kabupaten, tiga daerah masih di bawah 70 persen: Seruyan, Katingan, dan Murung Raya. Angka itu menunjukkan ketimpangan yang harus dibenahi secara sistematis.
Karena itu, PLN menyusun roadmap elektrifikasi desa hingga 2029. Tahapannya disesuaikan dengan kondisi infrastruktur, jarak permukiman, medan, serta komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat perizinan.
Sugianto mengapresiasi dukungan perusahaan besar swasta yang dinilai sangat berkontribusi dalam memperlancar program listrik desa. “Sinergi seperti ini memotong banyak hambatan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan jaringan listrik bergantung pada tiga syarat utama: kesiapan infrastruktur, kelengkapan perizinan, dan pembebasan tanam tumbuh. “Tiga hal itu hanya bisa berjalan kalau semua pihak kompak,” ujar Sugianto.
Dengan rapat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ini, DPRD memastikan tidak ada lagi alasan bagi keterlambatan pembangunan jaringan listrik. Targetnya jelas: seluruh desa harus terang dalam beberapa tahun ke depan, dan komitmen antarlembaga menjadi kunci menuju capaian itu. (JMY)
Berita Rekomendasi
